PTUN Jakarta Tingkatkan Pelayanan dengan Membina Kualitas Pegawai

VISI Mahkamah Agung untuk menuju peradilan yang agung hanya bisa dilakukan apabila seluruh satuan kerja di lingkup yuridis, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berhasil melaksanakan misi melalui pelbagai kegiatan. Kunci utama merealisasikan harapan tersebut ialah meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Kalau semua satuan kerja sudah mewujudkan visinya pasti visi Mahkamah Agung itu dapat tercapai. Nah, visi itu kemudian diturunkan menjadi beberapa misi," ujar Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah kepada Media Indonesia, Rabu (5/12).

Contohnya, sambung dia, PTUN Jakarta mempunyai 5 misi untuk menuju PTUN yang agung. Pertama, mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan, dan modern. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. Keempat, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Kelima, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, upaya meningkatkan pelayanan dengan menata SDM juga harus diawali dengan ketegasan pimpinan. Dalam hal ini pemimpin pun harus memiliki kualitas serta mampu melaksanakan reformasi birokrasi, akreditasi, sertifikasi ISO, dan mencanangkan zona integritas di lembaga tersebut.

Oleh karena itu, sambung Ujang, pihaknya terus mengingatkan para pegawai, termasuk hakim dan panitera agar mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkup internal. Pembinaan kepada jajaran yang dilakukan secara rutin diakuinya dapat menghasilkan SDM berkualitas, sehingga masyarakat selaku pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

"Misalnya, kita selalu tekankan soal transparansi seperti menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tujuannya, kan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada akhirnya peradilan yang bersih, berwibawa, serta akuntabel, dapat segera kita wujudkan."

Apalagi, imbuh dia, PTUN Jakarta memiliki keunggulan dalam hal inovasi yang berbeda dengan satuan kerja lain, yaitu digital monitoring untuk perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), serta monitoring implementasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara).

"Pembinaan itu berguna untuk birokrasi yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, itulah tadi banyak kegiatan seperti PTSP, one click informasi, kuisioner untuk kepuasan masyarakat, digital monitoring perkara aktif kasasi PK. Itu semua kita berikan supaya informasi mudah didapat oleh pencari keadilan," kata dia.

Ujang mengimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan dengan keputusan tata usaha negara dari aparatur negara sedianya mengajukan gugatan tersebut ke PTUN. Kualitas SDM yang dimiliki PTUN Jakarta serta pelbagai inovasi yang dibuat dipastikan dapat memudahkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. (Opn/OL-4)