Jangan Dibilang Korupsi Kita sudah Stadium Empat

PRESIDEN Joko Widodo menyindir pihak yang menyebut bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Menurutnya, jika melihat data dan angka, posisi Indonesia sudah cukup baik.

“Dari 1998 ke 2018 loncatannya saya rasa sangat signifikan. Dari yang terjelek di ASEAN (indeks persepsi korupsi/IPK 20) menjadi ke IPK angka 37, ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium empat, tidak ada itu,” tutur Presiden dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, saat menjadi pembicara utama di forum The World in 2019 Gala Dinner yang dihelat majalah The Economist di Singapura, 27 November lalu, Prabowo Subianto mengatakan isu utama di Indonesia sekarang ialah maraknya korupsi. Calon presiden nomor urut 02 itu mengatakan korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.

Menurut Jokowi, jika ingin membicarakan sesuatu, sebaiknya disampaikan dengan angka-angka. Meski begitu, Presiden menyadari bahwa pencapaian dalam meme-rangi korupsi masih bisa lebih baik lagi sehingga perlu dibenahi untuk ke depannya.

Jokowi juga menyebutkan pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan penindakan, tapi harus ­dibarengi dengan membangun sistem pencegahan yang baik.

Presiden menegaskan bahwa negara tidak memberikan toleransi kepada pelaku korupsi, apalagi bagi mereka yang melarikan uang hasil korupsi ke luar negeri.

Ia menginginkan gerakan pembe-rantasan korupsi menjadi gerakan bangsa secara bersama, baik itu institusi negara, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat luas.

Ketua KPK Agus Rahardjo meng-akui IPK Indonesia belum sesuai yang diinginkan. Pihaknya pun ­mengundang berbagai elemen, seperti menteri, pimpinan parpol, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah, hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu agar mereka berkomitmen demi kebaikan Indonesia. Hari Antikorupsi Sedunia jatuh pada 9 Desember, tapi peringat-annya dimajukan karena tanggal itu merupakan hari libur.

Di sisi lain, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan partai politik cenderung dekat dengan praktik korupsi karena ongkos politik masih sangat mahal. Ia pun menegaskan perlu langkah konkret agar parpol tidak perlu menempuh cara haram sekaligus menghindari upaya dominasi para pemilik modal.

“Jika tidak, parpol jadi lahan bisnis baru dan dikuasai pemilik modal sehingga ada pemeo kuasai parpol, bisa berkuasa, maka bisa kuasai ekonomi Indonesia,” tukasnya.