Peningkatan Biaya Parpol Mesti Diawasi

WAKIL Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan berdasarkan kajian dengan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, KPK mendapatkan kesimpulan untuk peningkatan bantuan biaya parpol lewat anggaran negara.

Saut menyoroti harga per suara yang berkisar seribu rupiah masih jauh dari dana ideal partai. Akibatnya, parpol mencari dana dari pihak lain yang terindikasi memuat praktik korupsi.

"Sudah ada kajiannya. Sekarang masih jauh dari ideal, karena sekitar seribu rupiah. Kurang lebih sepuluh ribu per suara untuk ukuran idealnya. Kita rekomendasikan parpol tetap memikirkan negara setiap hari dan digaji oleh pemerintah," kata Saut pada acara Hari Antikorupsi Dunia di Bidakara Hotel Jakarta, Selasa (4/12).

Meski demikian, Saut menilai butuh anggaran yang besar agar terpenuhinya peningkatan bantuan dana parpol tersebut. Hal ini kemudian yang menjadi masalah ke depannya.

Akan tetapi, Saut mengatakan dengan audit yang jelas dan hukuman yang tegas bagi parpol yang diperbantukan. Jika tetap menyalahgunakan wewenangnya, maka Saut mengatakan bisa saja sanksi yang diberikan tidak boleh mengikuti jalannya Pemilu.

Lebih lanjut, Saut mengatakan butuh pula upaya pencegahan dan pengawasan terhadap dana tersebut. Meski belum berupa sistem, Saut mengaju sudah memikirkan hal tersebut.

"Kita akan buat di website nanti mana parpol yang menjalankan rekomendasi kita. Kalau perlu dibikin seperti itu untuk memantau, sehingga ada transparansi keuangan parpol seperti yang kita rekomendasikan dalam Sistem Integritas Partai Politik," kata Saut.

Sementara itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyambut baik rencana peningkatan anggaran bantuan untuk parpol. Ia mengakui selama ini parpol tersandera dengan biaya politik yang sangat tinggi, sehingga rentan dengan praktik korupsi.

"Kalau KPK yang mengusulkan tentu menjadi pertimbangan pemerintah, ya. Sekarang saja seribu per suara kita sudah syukur," kata Muhaimin. (OL-4)