Parpol Dukung Penerapan Sistem Integritas dari KPK

SISTEM integritas parpol yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung oleh partai politik peserta Pemilu 2019. Beberapa parpol bahkan mengaku telah melaksanakan rekomendasi dari KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan ada lima komponen dalam sistem integritas yang harus diterapkan oleh parpol, yakni penerapan kode etik, demokrasi internal parpol, peningkatan sistem kaderisasi dan rekrutmen, serta tata kelola keuangan parpol yg transparan.

"Lima komponen ini untuk parpol Indonesia yang ideal," kata Saut.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan sangat setuju dengan upaya yang dilakukan KPK untuk melakukan pendekatan sekaligus mengemukakan rekomendasinya. Zulhas juga menuturkan selama ini partainya telah melaksanakan rekomendasi tersebut, meski dalam praktiknya belum berjalan mulus.

"Saya sangat setuju ada sistem dari KPK ini. Sebelumnya kami sudah melaksanakan, tapi hasilnya belum maksimal," kata Zulhas pada acara Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) di Bidakara Hotel Jakarta, Selasa (4/12).

Maka dari itu, Zulhas mengaku dengan momentum ini menjadikan PAN mampu lebih baik dalam menerapkan rekomendasi dari KPK, karena gerakan ini juga diinisiasi oleh partai lain, serta baik untuk pengembangan demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan sistem integritas parpol ini harus dilakukan secepatnya lantaran maraknya praktik korupsi, terlebih yang menyangkut kepala daerah.

"Syarat mutlak bagi partai modern melaksanan SIPP ini. Di lapangan, kader kita harus berintegritas menghadapi kondisi politik yang korup," kata Muhaimin.

Senada dengan Muhaimin, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan akan mendukung sepenuhnya lima komponen yang direkomendasikan dalam SIPP. Lodewijk mengatakan Golkar selama ini telah bersikap untuk terus memberantas korupsi yang sempat menjangkiti tubuh partai. Dengan rekomendasi ini, ia berharap dapat mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan rekomendasi yang dilakukan KPK merupakan usaha yang telah dilakukan oleh Gerindra selama ini dalam memberantas korupsi dalam tubuh partai. "Kami semua sudah melakukan kaderisasi partai sejak mereka muda," kata Ahmad.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Demokrat selama ini telah berupaya mengatasi permasalahan korupsi yang sempat mendera partai beberapa tahun lalu. Kini, menurut Hinca, Demokrat telah komitmen membentuk kader yang antikorupsi melalui kerja sama dengan KPK.

"Kami sudah melakukan rekomendasi itu dan kami juga tidak ingin mendukung pelemahan KPK," kata Hinca.

Dari 16 partai peserta Pemilu 2019, dua partai berhalangan hadir, yakni PKS dan PKB. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sebelum menghelat acara telah menemui masing-masing parpol, namun karena berbagai hal tidak menghadiri penandatanganan Sistem Integritas Parpol dari KPK. Meski demikian, Febri memastikan parpol telah mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Sebelum kegiatan hari ini KPK sudah datang keseluruh pimpinan partai politik. Hari ini tidak datang bukan berarti tikda ikut mendukung atau berkomitmen," kata Febri. (OL-4)