Politik Biaya Tinggi jadi Pintu Masuk Korupsi

MAHALNYA ongkos penyelenggaraan politik, membuat partai mencoba mencari cara untuk menggalang donasi dan cenderung dekat dengan praktik korupsi. Hal tersebut juga berdampak pada parpol yang didominasi oleh kader yang memiliki modal, sehingga mampu menguasai dan menjalankan roda parpol.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia mengatakan biaya politik tinggi sudah berjalan sejak lama, tapi minim upaya untuk mengatasi dampak dari praktik tersebut. Ia kemudian merincikan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh parpol. Namun, pada masa Pilkada, parpol akan memanen atau menggalang modal yang telah dikeluarkan.

"Misalnya, dalam ambang batas Pilkada, diatur harus ada rekomendasi dari Parpol, maka ada harganya (rekomendasi). Bupati minimal 5 miliar, Gubernur 50 miliar. Bayangkan ada 415 pilkada kemarin," kata Bambang.

Untuk itu, Bambang mengatakan diperlukan langkah konkrit untuk mencegah hal tersebut jika parpol masih mencari dana untuk menutupi biaya politik tinggi, sekaligus menghindari upaya dominasi oleh para pemilik modal.

Bambang juga menuturkan jika tak dilakukan upaya konkrit, maka parpol akan dikuasai oleh para pemilik modal yang mampu menjalankan roda partai, sehingga parpol ke depannya menjadi entitas bisnis semata.

"Sedini mungkin harus dihambat, jika tidak parpol menjadi lahan bisnis baru dan dikuasai pemilik modal. Sehingga ada pameo kuasai parpol, bisa berkuasa, maka bisa kuasai ekonomi Indonesia," kata Bambang di acara Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) di Bidakara Hotel Jakarta, Selasa (4/12).

Lebih lanjut, Bambang mengatakan hal tersebut juga berimbas pada wajah parlemen akan didominasi para kader yang memang memiliki modal materil, ketimbang kader yang memiliki integritas tinggi.

"Parlemen adalah etalase parpol. Saya harap masalah ini diakhiri, sehingga ada kader yang bagus, serta cerminan yang baik dari parpol di Indonesia," kata Bambang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bambang mengapresiasi upaya yang dilakukan KPK untuk merumuskan Sistem Integritas Parpol untuk mencegah praktik korupsi di parpol. Ia juga meminta integritas tersebut dapat menekan ongkos politik yang berbiaya tinggi.

"Dengan sistem integritas parpol dari KPK, saya optimis diadopsi parpol. Sebenarnya setiap parpol sudah ada, tapu saran saya memperkuat integrasi ini," kata Bambang.

Bambang mengatakan dengan meningkatkan biaya politik untuk parpol guna menghindari peluang parpol untuk mencari ke pihak lain, sehingga parpol tak lagi bersentuhan dengan praktik yang berindikasi pada korupsi.

"Tadi Pak Ketua KPK juga mengatakan suap pemerintahan karena biaya politik tinggi. Saya apresiasi jika KPK telah memikirkan masalah ini dan dirumuskan di Sistem Integritas Parpol," kata Bambang. (OL-4)