Bawaslu Dinilai Gegabah Sebut Reuni 212 Tak Ada Kampanye

DIREKTUR Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, mempertanyakan pernyataan Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo yang menyebut tak ada pelanggaran kampanye pada aksi Reuni 212.

“Kami menyesalkan pernyataan itu karena setahu saya sebuah keputusan yang diambil oleh Bawaslu dilakukan secara kolektif kolegial. Apakah itu pernyataan Bawasu itu secara institusi atau pernytaaan pribadi,” kata Ade saat dikonfirmasi, Senin (3/12).

Baca juga: Bawaslu Diminta Tegas Usut Dugaan Pelanggaran Kampanye di Reuni 212

Apalagi, kata Ade, Dewi dalam pernyataannya menyebut telah melakukan pemantauan lewat televisi. Ia kemudian mempertanyakan, apakah pemantauan lewat televisi sudah bisa membuat Bawaslu untuk membuat sebuah kesimpulan. “Dia mengatakan telah melakukan pemantauan itu diakuinya lewat televisi, bukan langsung,” ujarnya.

Menurut Ade, Bawaslu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bawaslu, sambung dia, seharusnya mengecek langsung apa yang terjadi di Reuni 212 tersebut. “Menurut saya terlalu cepat menyampaikan sebuah pernyataan seperti itu. Kenapa? Kan dia sampaikan mereka meminta menginstruksikan ke Bawaslu DKI untuk memantau nah sedangkan kita ketahui bersama pernyataan itu disampaikannya sebelum adanya informasi atau laporan dari Bawaslu DKI terhadap aksi reuni 212,” jelasnya.

Padahal, pihaknya menilai masih ada beberapa poin yang dapat dikategorikan dugaan pelanggaran pemilu. Misalnya, lagu 2019 ganti presiden berkumandang di tengah aksi massa 212. Lagu tersebut diputar tak lama setelah video imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diputar di hadapan massa aksi. "Justru saya melihatnya sangat tendensius, karena sudah mengatakan, mengarahkan memimilih presiden dari ijtima ulama kan. Nah itu kan jelas sebuah ajakan seruan,” ujarnya

Pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi serta melakukan pengumpulan data. Bila memang dirasa ada yang perlu dilaporkan ke Bawaslu, pihaknya berencana melaporkan. (OL-6)