Warga Perlu Bekal Pendidikan Cegah Korupsi

BERBAGAI agenda untuk mencegah kasus korupsi di Tanah Air sedianya tidak hanya menjadi tugas pihak eksekutif dan legislatif, tetapi penting pula melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Publik pun perlu dibekali pendidikan agar bisa memahami adanya indikasi praktik lancung itu.

Demikian dikatakan pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Sudirman Said di sela-sela diskusi Masih Bisakah Berantas Korupsi, di Jakarta, kemarin.

Hadir pula sebagai pembicara, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dan dosen sejarah Universitas Indonesia Bondan Kanumayoso.

"Saya setuju KPK fokusnya harus cukup merata dan tidak terbatas pada penangkapan atau penindakan, tetapi barangkali ke depan itu memang perlu urusan-urusan pencegahan dan pendidikan masyarakat, karena itu penting dan tidak mungkin KPK bekerja sendiri," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, cara paling efektif untuk mencegah terjadinya korupsi ialah dengan menunjukkan perilaku yang baik, khususnya dari kalangan pejabat dan elite. Perilaku pejabat yang berkomitmen untuk terus memberantas korupsi merupakan cermin dari seluruh masyarakat.

Sudirman membeberkan hal yang perlu dilakukan agar kasus korupsi bisa diminimalisasi. Pertama, negara harus membiayai partai politik secara maksimal. Tujuannya agar parpol dapat menjaring kandidat dan calon pemimpin yang tidak punya cukup dana, tetapi memiliki visi dan misi atau tertarik masuk dunia politik.

Parpol juga perlu mendorong sebanyak mungkin orang yang jujur dan benar untuk masuk proses politik.

Ketiga, KPK masih perlu diperkuat dengan menambah bujet, SDM, kemampuan penyidik, kewenangan, serta didorong agar mereka juga fokus pada lembaga-lembaga penegak hukum.

Selain itu, pendidikan masyarakat perlu digelorakan supaya agenda pemberantasan korupsi tidak hanya dijalankan pemerintah dan parpol, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Itu penting karena tidak mungkin KPK bekerja sendiri.

Kapitalisme
Andreas menambahkan individualisme di dalam politik ini berkaitan erat dengan kapitalisme. Tidak ada politik tanpa biaya sehingga realitasnya menghasilkan produk politik berbiaya tinggi.

"Ini semua akumulasi yang menyebabkan pengambilan keputusan yang berkaitan kekuasaan itu tadi menjadi berbiaya. Saya lebih setuju kembali ke sistem proporsional tertutup, berikan kesempatan parpol untuk menentukan dan menyusun kader terbaiknya," kata dia.

Andreas meyakini korupsi erat kaitannya dengan kesempatan dan kekuasaan. Artinya, apabila ada kekuasaan yang semakin besar, kecenderungan untuk menyalahgunakan demi mengejar keuntungan pribadi dan orang lain berpotensi terjadi.

Bondan lebih menyoroti bahwa problem perilaku korupsi di Tanah Air bukan hal baru dan sudah berlangsung sejak masa penjajahan VOC. Praktik itu sesuatu yang berulang, tetapi hanya konteks, situasi, dan orang-orangnya saja yang berbeda.

"Usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi juga bukan sesuatu yang baru. Pertama kali pada 1955 setelah pemilu pertama. Misalnya, pembangunan infrastruktur dipusatkan di Jawa dan menyebabkan ketidakpuasan di daerah lain. Itu menyebabkan ketimpangan," urainya. (P-1)