Masyarakat Perlu Dibekali Pendidikan untuk Mencegah Korupsi

PELBAGAI agenda untuk mencegah kasus korupsi di Tanah Air sedianya tidak hanya menjadi tugas pihak eksekutif dan legislatif, namun penting pula melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Publik pun perlu dibekali pendidikan agar bisa memahami adanya indikasi praktik lancung itu.

Demikian dikatakan pendiri Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI) Sudirman Said di sela-sela diskusi Masih Bisakah Berantas Korupsi?, di Jakarta, Sabtu (1/12). 

Hadir pula sebagai pembicara, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dan dosen sejarah Universitas Indonesia Bondan Kanumayoso.

"Saya setuju KPK fokusnya harus cukup merata dan tidak terbatas pada penangkapan atau penindakan. Tapi barangkali ke depan itu memang perlu urusan-urusan pencegahan dan pendidikan masyarakat, karena itu penting dan tidak mungkin KPK bekerja sendiri," ujar Sudirman.

Cara paling efektif untuk mencegah terjadinya korupsi, sambung dia, ialah dengan menunjukkan perilaku yang baik, khususnya dari kalangan pejabat maupun elite. Perilaku pejabat yang berkomitmen untuk terus memberantas korupsi merupakan cermin dari seluruh masyarakat.

Baca juga: KPK Sebut Temukan Kerawanan di MA

Sudirman membeberkan empat hal yang perlu dilakukan agar kasus korupsi bisa diminimalisasi. Pertama, negara harus membiayai partai politik secara maksimal. Tujuannya agar parpol dapat menjaring kandidat maupun calon pemimpin yang tidak punya cukup dana, namun memiliki visi dan misi atau tertarik masuk dunia politik.

Kedua, parpol juga perlu mendorong sebanyak mungkin orang yang jujur dan benar untuk masuk dalam proses politik Ketiga, KPK masih perlu diperkuat dengan menambah bujet, SDM, kemampuan penyidik, kewenangan, serta didorong agar mereka juga fokus pada lembaga-lembaga penegak hukum.

"Terakhir, pendidikan masyarakat perlu digelorakan supaya agenda pemberesan korupsi bukan hanya pemerintah dan politik, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Itu penting karena tidak mungkin KPK bekerja sendiri."

Andreas menambahkan, individualisme di dalam politik ini berkaitan erat dengan kapitalisme. Tidak ada politik tanpa biaya, sehingga realitasnya menghasilkan produk politik berbiaya tinggi.

"Ini semua akumulasi yang menyebabkan pengambilan keputusan yang berkaitan kekuasaan itu tadi menjadi berbiaya. Saya lebih setuju kembali ke sistem proporsional tertutup, berikan kesempatan parpol untuk menentukan dan menyusun kader terbaiknya," kata dia.

Menurut dia, korupsi erat kaitannya dengan kesempatan dan kekuasaan. Artinya, apabila ada kekuasaan yang semakin besar maka kecenderungan untuk menyalahgunakan demi mengejar keuntungan pribadi dan orang lain berpotensi terjadi.

Problematika perilaku korupsi di Tanah Air, sambung Bondan, bukanlah sebuah hal yang baru dan berlangsung sejak masa penjajahan VOC. Maklum, praktik serupa merupakan sesuatu yang berulang, namun hanya konteks, situasi, dan orang-orangnya saja yang berbeda.

"Usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi juga bukan sesuatu yang baru. Pertama kali tahun 1955 setelah pemilu pertama. Misalnya, pembangunan infrastruktur di pusatkan di Jawa dan menyebabkan ketidakpuasan di daerah lain. Itu menyebabkan ketimpangan," pungkasnya. (OL-3)