M Taufik Benarkan Adanya Somasi Ke KPU DKI

KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD)DKI Partai Gerindra M Taufik membenarkan pihaknya melayangkan somasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. Untuk diketahui, Gerindra meminta KPU DKI untuk membuka keseluruhan nomor NIK pemilih, namun tidak diindahkan.

"Ya betul (melayangkan somasi). Gugatan kita di Komisi Informasi DKI Jakarta sudah menang, supaya itu diberikan. Dia (KPU DKI Jakarta) harus melaksanakan keputusan Komisi Informasi dong,"ungkap M Taufik saat dihubungi, Jakarta, Jumat (30/11).

Baca juga: Pengamat Nilai Gerindra DKI Telah Langgar Data Privasi Pemilu

Taufik menuturkan, Gerindra meminta data NIK dan NKK untuk melakukan pengecekan data pemilih Pemilu 2019. Jika seluruh digit angka NIK tidak dibuka, maka pihaknya kesulitan untuk melakukan pengecekan. "Sangat butuh data, itu kan cikal bakal data pemilih. Kita mau cross check bagaimana?"jelas Taufik.

Ia juga menambahkan, pihaknya membutuhkan rincian data pemilih untuk akurasi dan pengecekan. Menurutnya, untuk apa disebar data pemilihnya namun tidak diperbolehkan dibuka seluruh nomor NIK. Taufik juga menegaskan apabila KPU DKI tidak mengindahkan permintaan Gerindra DKI, pihaknya akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kalau pemilih data enggak boleh dibuka ya ngapain disebar-sebarin. Kalau enggak mau berikan (data pemilih dengan 16 digit angka terbuka) kita DKPP kan. Harus jalanin lah KPU DKI," kata Taufik.

Sebelumnya, keputusan Komisi Informasi menyebutkan untuk membuka tanda bintang dalam NIK dan NKK merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang bersifat terbuka, ketat dan terbatas.

Terbuka untuk diketahui. Ketat artinya hanya dapat diakses di tempat pemegang data, sementara terbatas artinya hanya bisa diakses oleh lembaga atau badan hukum.

Adapun Keputusan Komisi Informasi memerintahkan KPU DKI Jakarta duduk bersama dengan DPD Gerindra DKI Jakarta dan Dinas Dukcapil DKI Provinsi Jakarta untuk membahas Daftar Pemilih Pemilu tahun 2019. (OL-6)