Hakim kembali Terciduk, MA Kukuh Sistem Pengawasan Berjalan

SEJAK 2015, sebanyak 14 hakim terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, pada Selasa (27/11), KPK menangkap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iswahyudi Widodo dan Irwan, serta panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan, yang diduga menjadi perantara suap.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suwadi, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi Ketua PN Jakarta Selatan Arifin dan Ketua PN Jakarta Timur Sumino atas kasus yang melibatkan bawahan mereka.

"Akan dievaluasi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung apakah pimpinan dari pengadilan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016, dia mempunyai kewajiban untuk membina dan mengawasi para anggotanya," ujar Suhadi di Kantor MA, Jumat (28/11).

Perma No 8 Tahun 2016 mengatur tentang Pengawaaan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Peradilan di Bawahnya

Badan pengawas, bisa lanjut Suhadi, juga akan memeriksa atasan Ketua PN Jaksel dan Ketua PN Timur apakah turut terlibat dalam kasus yang menjerat anak buahnya tersebut atau tidak.

"Juga mengecek pernah ada rapat pembinaan apakah ada absensinya, apakah ada notulennya. Kalau sudah optimal dilakukan dan ada pembinaan dan pengawasan terus menerus oleh ketua, maka atasannya itu bisa lepas dari sanksi," jelasnya.

Meski kembali kecolongan, Suhadi berkilah bahwa sistem pengawasan di MA sudah berjalan selama ini. Sejumlah peraturan internal telah diterbitkan, mulai dari Perma Nomor 7, 8, dan 9 yang terbit pada 2016 hingga itu, setelah Perma dikeluarkan, masih terjadi, dikeluarkan Maklumat Ketua MA Nomor 1 Tahun 2017.

"Aturan-aturan itu dibuat karena kami tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu akan dilakukan tindakan tegas. Karena MA melakukan reformasi secara terus menerus terhadap badan peradilan," pungkasnya. (OL-1)