Jaksa Agung: Pidana Korupsi Semakin Masif

OPERASI penangkapan yang dilakukan tim Kejaksaan Negeri Kendari terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Sulawesi Tenggara, merupakan bukti semakin masifnya tindak pidana korupsi. Praktik lancung itu tidak hanya terjadi di wilayah pusat, namun telah menjangkit hingga ke daerah.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku telah menginstruksikan jajarannya agar tidak segan memproses para pihak yang terbukti melanggar hukum. Ia pun mengapresiasi langkah tim Kejari Kendari yang berhasil membongkar kasus tersebut.

"Dengan operasi penangkapan di sana (daerah) maka sangat jelas kasus pidana korupsi begitu masif. Untuk itu kita akan lanjutkan komitmen pemberantasan korupsi," ujar Prasetyo disela-sela acara Rakernas Kejaksaan RI 2018 di Grand Inna Bali Beach, Bali, Kamis (29/11).

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Korps Adhyaksa kini lebih ditekankan pada pendekatan preventif atau pencegahan ketimbang aspek represif (penindakan). Menurut dia, pencegahan dinilai lebih baik, apalagi maraknya kasus korupsi dengan operasi penangkapan justru tidak menimbulkan efek jera.

"Kita menekankan pada fungsi pencegahan. Namun, ketika ditemukan adanya bukti cukup, adanya fakta-fakta ditemukan dan tidak terbantahkan, ya enggak boleh juga untuk didiamkan. Harus dilakukan penindakan."

Menurutnya, kejaksaan sudah membuat program penegakan hukum preventif dengan membentuk tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4) serta tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D). Tim itu dapat membantu pemerintah pusat dan daerah yang membutuhkan pengawalan kegiatan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan.

Beberapa kegiatan TP4 dan TP4D ialah penerangan hukum, penyuluhan hukum dan pendampingan bagi pelaksanaan pembangunan proyek strategis pada semua tahapan, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga penyerahan dan pemanfaatan hasilnya. Tujuannya agar semua kegiatan dapat terselenggara tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat sasaran.

Tim penyidik Kejari Kendari menangkap Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sultra Lasidale di sebuah hotel di Kendari, Rabu (28/11) sore. Dalam operasi itu petugas juga menyita barang bukti uang tunai Rp450 juta. Diduga uang itu merupakan fee 10% dari bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan pendidikan SMK dan SMA se-Sultra.

"Bantuan DAK itu digunakan untuk kegiatan siswa, seperti praktikum, laboratorium, rumah dinas," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri. (OL-4)