Ketua DPR Imbau Menko Perekonomian Sejalan dengan Visi Presiden

KETUA DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, dirinya menyayangkan adanya ketidakkompakkan antara menteri dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Hal itu terlihat salah satunya dari dilontarkannya informasi terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

"Padahal saya dengar dari Pak Jokowi jika draft Perpresnya belum sampai ke meja beliau," ujar Bamsoet, di gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Bamsoet mengatakan, hal itu mengindikasikan jika Darmin telah menyampaikan hal yang belum disetujui oleh presiden. Padahal hal itu merupakan kewenangan presiden untuk terlebih dulu mengetahui, memelajari, dan memutuskan untuk menerima atau menolak.

Hal itu dianggap Bamsoet sebagai hal merugikan masyarakat dan membuat kegaduhan. Ke depan, ia berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Koordinasi harus dilakukan dan menteri wajib mengikuti visi dan misi presiden.

"Ke depan harus ada keseragaman langkah antara menteri dan presiden. Jadi saya imbau satukan langkah sikap agar kebijakan yang lahir di istana tidak membingungkan masyarakat," ujar Bamsoet.

Ia mengatakan merasa heran atas pernyataan Menko Perekonomian soal relaksasi DNI. Padahal, arah politik Jokowi jelas ingin berpihak pada rakyat kecil. Sementara relaksasi DNI dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya tidak tahu ada hidden agenda apa yang tengah dilakukan para menteri yang seakan menururnkan elektabilitas presiden," ujar Bamsoet.

Meski begitu, Bamsoet enggan bila diminta untuk mendorong Menko Perekonomian untuk mundur dari Jabatannya. Menurutnya itu adalah hal prerogatif presiden.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengatakan, apa yang terjadi soal relaksasi DNI dalam paket ekonomi XVI adalah hal yang sangat disayangkan. Ia mempertanyakan kinerja dan arah para menteri Jokowi yang seakan tak mendukung visi misi politik Jokowi.

"Visi misi yg ada itu punya presiden. Presiden itu sangat pro UMKM. Lalu menterinya ingin membuat kebijakan yang tidak pro UMKM," ujar Maruarar.

Apalagi, ternyata draft paket kebijakan itu belum disetujui oleh presiden. Ia mengatakan, sudah sepantasnya menteri yang tidak se-visi dengan presiden untuk mundur dari jabatannya.

"Kalau tidak cocok dengan kebijakan presiden berenti saja, kalau menteri tidak paham visi misi presiden berhenti saja. Jangan buat gaduh dari dalam. Menteri harus cermat melihat presiden arahnya kemana. Karena tidak ada visi misi menteri, tapi yang ada visi misi presiden," tutur Maruarar. (OL-4)