Mendagri Puji Peran Korps Adhyaksa

KONSOLIDASI demokrasi yang menyangkut pelbagai permasalahan, khususnya jelang pemilu, sedianya tetap menjadi tanggung jawab bersama. Konsolidasi itu dinilai penting guna memastikan perhelatan pesta demokrasi berlangsung kondusif.

Demikian pemaparan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI 2018 di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Rabu (28/11). Menurut dia, proses krusial konsolidasi itu menyangkut kepuasan masyarakat, penghitungan suara, dan aturan hukum yang dite-rapkan.

“Secara inti bahwa konsolidasi demokrasi itu menyangkut pilkada serentak, pileg, dan pilpres. Kalau kita bisa perintah, ya di dalamnya termasuk kejaksaan yang memiliki fungsi strategis,” ujarnya.
Korps Adhyaksa yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu bersama Bawaslu dan Polri, juga memiliki instrumen pendukung lain, seperti intelijen dan penindak­an hukum, penyidikan, serta penuntutan.

“Apalagi diskresi Jaksa Agung sangat jelas karena di sana itu tegak lurus mulai dari Jaksa Agung sampai level kepala kejaksaan negeri. Kami harapkan KPU dan Bawaslu juga sama, apa yang diputuskan di level atas sebaiknya diikuti di ­jajaran bawah,” ujar Tjahjo.

Mengenai keamanan, sambung dia, persoalan itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Tjahjo berharap peran pemerintah daerah, camat, lurah, dan kepala desa, untuk ikut membantu menyosialisasikan adanya pengamanan agar hak masyarakat selaku pemilih tidak terganggu.

Jaksa Agung HM ­Prasetyo menyambut positif saran Mendagri agar kejaksaan terlibat dalam konsolidasi demokrasi. Ia menilai konsolidasi dengan beragam permasalahan sejatinya menjadi tanggung jawab bersama dan tidak sekadar diserahkan kepada pemerintah.

“Hal ini sangat menarik, apalagi bertujuan untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Harus diingat bahwa kita negara demokrasi dan parpol merupakan pilar dari demokrasi itu sendiri,” terang ­Prasetyo.