Istana Minta Dahnil Jangan Berdalih dengan Menyeret Presiden

SEKRETARIS Kabinet, Pramono Anung, menegaskan pengusutan kasus dugaan penggelembungan dana kegiatan kemah pemuda Islam oleh kepolisian merupakan ranah penegakan hukum.

Presiden Joko Widodo, jelas Pramono, tidak terkait dengan kasus yang menyeret Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pramono menjelaskan, Presiden memang hadir di acara yang diikuti Pemuda Muhammadiyah dan Banser NU di Jawa Tengah pada 16-17 Desember 2017 itu. Namun, jelasnya, bukan berarti Jokowi mengetahui detail hingga urusan masalah keuangan.

"Walaupun anggaran itu dialokasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagi siapa pun tentunya harus bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan apa yang dilakukan," tandasnya di Jakarta, Rabu (28/11).

Baca juga: JK Minta Transparan di Kasus Dana Kemah

Tidak terima dituding melakukan penggelapan, Dahnil yang menjadi juru bicara tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Presiden Jokowi turut menjelaskan polemik pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Dahnil juga menduga ada upaya mengkriminalisasinya.

Meski demikian, Pramono menegaskan penyelidikan dana kemah ini murni penegakan hukum. 

"Namanya penegakan hukum biasa tidak berkaitan dengan urusan politik. Jadi tidak ada urusan kriminalisasi sama sekali," pungkasnya. (OL-3)