Pelayanan Publik menjadi Ruh Pemerintahan Demokratis

DEWASA ini, pelayanan publik menuntut lebih supportif, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government). Idealnya, pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak masyarakat setempat.

Menteri PANRB, Syafruddin mengatakan, fokusnya digeser dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi (putting the customer in the driver seat), sehingga masyarakat yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju.

“Inilah marwah pemerintah yang melayani di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya,” kata Syahruddin, Selasa (27/11), di Balai Kartini.

Menteri Syafruddin menegaskan bahwa esensi utama pelayanan publik adalah menjawab harapan dan keinginan masyarakat. Perubahan lanskap pelayanan publik sejatinya ditujukan untuk memberikan pelayan prima atau service excellent.

"Hal itu sebenarnya telah dikuatkan melalui bangunan regulasi yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," sebutnya.

Deputy Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa, menjelaskan apresiasi terhadap prestasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah berhasil meraih predikat Pelayanan Prima pada acara penyampaian hasil evaluasi dan apresiasi pelayanan publik tahun 2018.

“Selamat kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya DPMPTSP atas prestasi yang diraih. Tentunya ini merupakan hasil kerjasama dari seluruh internal DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Komitmen Pimpinan Daerah, dan juga apresiasi dari masyarakat” sebut Diah.

Diah menambahkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap penyelenggara pelayanan publik dilakukan Metode Penilaian yang sangat objektif, dengan melibatkan 3 pihak yang melakukan penilaian sebagai index.

"Yaitu Self Assessment dari penyelenggara pelayanan publik, evaluasi dan observasi dari KemenPANRB sebagai penyelenggara, dan penilaian dari masyarakat selaku pengguna layanan publik," jelasnya.

Prestasi Pemprov DKI Jakarta melalui DPMPTSP yang mendapatkan nilai tertinggi atau Kategori Pelayanan Prima (A) tahun ini merupakan hasil dari penilaian yang sangat objektif, sesuai dengan instrument yang digunakan.

Berbagai inovasi layanan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak dan sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dinilai telah berhasil menyatukan seluruh pelayanan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan swasta lainnya dalam satu tempat.

“Saya sangat berharap hal-hal positif yang ada di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi pelayanan publik lainnya di Indonesia. Sekali lagi Selamat, telah menginspirasi pelayanan publik lainnya di Indonesia, Salam SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal) Melayani Jakarta” pungkas Diah.

Sementara itu, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan kinerja positif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah DKI Jakarta. Dalam kurun waktu satu tahun ini, kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah berkontribusi terhadap pencapain positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat lebih dari 10 penghargaan bergengsi di bidang pelayanan publik telah berhasil diraih baik dari Kementerian/Lembaga Pemerintahan Pusat maupun dari Lembaga Swasta yang kredibel di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Pemprov.DKI Jakarta melalui DPMPTSP meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) dan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi masuk dalam jajaran TOP 10 Nominasi Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2018 Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan dari KemenPANRB. (OL-4)