Wapres : Demokrasi Harus Dikoreksi Sesuai Jamannya

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan demokraasi bukan merupakan suatu tujuan negara, melainkan suatu cara untuk mencapai tujuan dari negara. Sedangkan tujuan bernegara ialah bagaimana meningkatkan kemakmuran yang adil, adil makmur, artinya kesejahteraan kepada seluruh bangsa.

"Namun ada banyak beberapa negara yang baru kemudian mengganggap demokrasi adalah tujuan, padahal demokrasi adalah cara mencapai tujuan. Oleh karena itu AS mengebom Iraq dengan alasan demokrasi. Jadi demokrasi juga terkadang bila disalah gunakan bisa menjadi berbahaya," tutur Jusuf Kalla dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rakornas I KAHMI, Sabtu (24/11).

Dalam perjalanannya sendiri demokrasi menjadi dipertanyakan, apakah memang demokrasi adalah yang terbaik untuk mencapai tujuan negara. Bahkan kritikan akan demokrasi semakin diragukan ketika demokrasi hanya sebatas angka-angka semata.

Banyak yang bertanya mengenai demokrasi khususnya ketika Amerika yang dipandang sebagai negara demokrasi tertinggi memiliki pemimpin seperti Trump. Terutama karena cara kampanyenya yang diskriminatif dan tidak demokratis.

Begitu juga di Inggris ketika Brexit menang yang mendorong proteksionis yang merupakan faham yang cenderung kembali kepada masa lalu. Sehingga situasi saat ini cenderung terbalik dimana Amerika ingin proteksionsi namun china yang sosialis - komunis ingin ekonomi terbuka.

"Jadi demokrasi juga harus dikoreksi sesuai dengan jamannya. Pertanyaannya demokrasi bagaimana yang kita harapkan untuk memajukan bangsa ini," terang Jusuf Kalla.

Menurut Wapres ada demokrasi pemenang mendapatkan semua seperti Amerika atau yang terkontrol seperti yang diterapkan Jepang, Singapura atau Malaysia. Namun menurut Jusuf Kalla waktu yang akan menjawab mana yang terbaik dari kedua demokrasi tersebut.

"Demokrasi pemenang mendapatkan semua pun memiliki sisi negatif sehingga ada yang mulai berfikir kembali seperti jaman Orba yang semuanya diatur, atau kita memilih demokrasi rumit seperti sekarang ini dengan 5 pemilihan yang mencakup ratusan faktor," ujar Jusuf Kalla.

Meski semuanya terdapat resiko tetapi faktor faktor tersebut dapat dibicarakan secara baik baik dan bukan otoriter. Sehingga saat ini Indonesia meski berdasar demokrasi namun demokrasinya adalah yang berpihak kepada rakyat, bukan pemenang mendapatkan semua.

"Kita adalah demokrasi yang menang tentu menghormati yang kalah, yang kalah simpati kepada yang menang. Baru kita bisa menjalankan negara yang baik. Kalau sistemnya the winner takes all sama dengan AS, maka akan terpecah dua," pungkas Jusuf Kalla. (OL-4)