Kinerja DPR di Masa Sidang I 2018/2019 Memble

PENELITI Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijono mengatakan, kinerja DPR di masa sidang I tahun 2018-2019 masih buruk. Ia menilai, DPR belum berasil melakukan program dan fungsi legislasi dengan maksimal.

"Implementasi fungsi legislasi DPR sangat minim hasil dan prestasi," ujar Djadijono, dalam Evaluasi Kinerja DPR, di kantor Formappi, Jakarta, Jumat, (23/11).

Hal itu dibuktikan dari hasil penulusuran laman dpr.go.id. Diketahui tidak ada satupun UU dari prolegnas yang disahkan menjadi UU. Selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 RUU yang dibahas DPR oleh komisi-komisi DPR sebanyak 16 RUU, terdiri dari 3 RUU Kumulatif terbuka.

Tiga RUU kumulatif tersebut antara lain RUU APBN 2019, RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Belanda dan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Arab Saudi. DPR dipandang menunda-nunda penyelesaian pembahasan RUU.

“Sebanyak 3 RUU kumulatif terbuka lainnya prolegnas prioritas selama 55 hari kerja berapa RUU yang dibahas dan disahkan menjadi UU? Tak ada satupun yang berhasil diselesaikan pembahasannya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Djadijono.

Ia juga mengatakan, beberapa komisi di DPR belum bersikap terbuka ketika membahas anggaran kementerian dan lembaga. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Tatib DPR yang menentukan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.

“Di Komisi VIII itu ada rapat-rapat membahas anggaran yang tertutup meskipun tidak seluruh pasangan kerja atau kementerian/lembaga tertentu rapat membahas pagu anggaran pada APBN 2019 dilaksankan tertutup,” ujar Djadijono.

Menurut Djadijono, sikap tertutup tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pembahasan anggaran harus dilakukan secara terbuka. (OL-4)