Soal Pemindahan Kedutaan Australia ke Yerusalem, Sikap Prabowo Beda dengan Jokowi

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan rencana Australia memindahkan kantor kedutaan di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem, bukan perkara besar bagi Indonesia.

Dalam komentar publik perdananya mengenai persoalan diplomatik yang menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Australia, Prabowo mengambil garis yang jauh berbeda dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya tidak melihatnya (langkah pemindahan kedutaan) sebagai masalah bagi Indonesia. Saya memang belum mengetahui keputusan final Australia. Sebagai pendukung Palestina, tentu kami memiliki opini tersendiri. Tetapi bagaimanapun Australia merupakan negara merdeka dan berdaulat, jadi kami harus menghormati itu," ujar Prabowo dalam Forum Ekonomi Indonesia di Hotel Shangri-La, Rabu (21/11) kemarin.

Baca juga: Indonesia Ajak Australia Berkontribusi dalam Perdamaian Palestina-Israel

Peneliti dari Lowy Institute, Matthew Busch, berpendapat pihaknya tidak begitu terkejut dengan pernyataan yang digulirkan Prabowo.

"Saya pikir saat ini maupun dulu ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden, Prabowo memiliki pendapat kuat tentang kedaulatan negara. Namun dari persepktif kebijakan luar negeri, dia cenderung moderat dan berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dijalankan negara-negara lain pada umumnya," tutur Busch kepada Fairfax Media.

Meski mayoritas publik menilai Prabowo sebagai sosok yang antiasing dan mengedepankan proteksionisme, namun Busch memandang hal itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimanapun, Prabowo bisa saja terus menggaungkan kampanye melawan perjanjian perdagangan bebas, begitu pula terkait seruan untuk menyampingkan isu pemindahan kedutaan.

"Dia boleh saja mengatakan tidak ada persoalan dengan langkah pemindahan (kedutaan), tetapi apa yang dia lakukan sebenarnya menjadi masalah bahwa Australia bisa mendapatkan sebuah kesepakatan yang bagus. Apa yang tidak muncul di permukaan (dalam kampanye pemilihan presiden) ialah mengkritisi perjanjian perdagangan bebas," pungkas Busch.

Pernyataan Prabowo yang mencerminkan sudut pandangnya, tetap saja berdampak signifikan. Mengingat, dia merupakan satu-satunya lawan petahana, Jokowi, dalam pemilihan presiden pada April 2019 mendatang. Prabowo mengisyaratkan dia akan memanfaatkan isu pemindahan kedutaan sebagai strategi politik untuk melawan Jokowi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi dan jajarannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengkritisi sekaligus menolak rencana pemindahan kedutaaan Australia. Retno bahkan mengisyaratkan penundaan penandatangan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Berdasarkan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menggambarkan keputusan untuk meninjau rencana pemindahan Kedutaan Autralia di Israel yang mengusik Indonesia. (Thesydneymorningherald/OL-6)