Data Beras BPS Selamatkan APBN dari Anggaran Kementan

PEMERINTAH dinilai telah melakukan penyelamatan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan mengeluarkan data luas baku sawah dan produksi beras terbaru melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Kementerian Pertanian, selama bertahun-tahun, menggunakan data luas baku sawah yang terbukti lebih besar dari kenyataan di lapangan. Luas baku sawah itu pula yang dijadikan sebagai tumpuan dalam perencanaan dan pengembangan berbagai program di sektor tanaman pangan padi.

Sebagaimana diketahui, luas baku sawah yang dirilis BPS melalui skema KSA hanya 7,1 juta hektare (ha). Sementara, Kementan mengklaim luas baku sawah pada 2018 mencapai 8,1 juta ha.

Artinya, di dalam APBN, ada alokasi dana seperti untuk kebutuhan benih, pupuk dan sebagainya, yang tidak tepat sasaran karena luas baku sawah yang selama ini menjadi acuan ternyata tidak benar.

“Ini yang ke depannya harus kita pikirkan. Apakah akan berhenti di padi atau kita akan lanjutkan ke komoditas yang lain. Karena, kalau melihat jagung, overestimasi datanya itu lebih gila lagi,” ujar Pengamat Kebijakan Beras sekaligus Dosen FEB UI Mohamad Ikhsan di Jakarta, Kamis (22/11).

Pemerintah tentunya ingin merampungkan seluruh polemik data pangan sekalipun, dalam mendapatkan data akurat melalui skema KSA, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk membenahi hitung-hitungan komoditas beras saja, pemerintah harus merogoh kocek sebesar Rp60 miliar.

Namun, menurut Ikhsan, biaya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan manfaat besar yang akan didapat.

“Ini menang persoalan biaya juga. Tetapi coba kita lihat beras. Pemerintah keluarkan uang Rp60 miliar untuk benahi data. Hasilnya, kita temukan ada oversetimasi luas baku sawah. Berapa banyak uang negara yang diselamatkan dari temuan itu. Kita bsia hemat anggaran untuk pupuk, benih dan lain-lain,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden itu.

Ia mengatakan sudah semestinya pemerintah membenahi semua komoditas pangan strategis agar orientasi belanja Kementan juga berubah. (OL-4)