KPK Awali Cegah Korupsi dari Parpol

PEMBERANTASAN tindak pidana korupsi seharusnya dari hulu sampai hilir.

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyambangi partai politik. Dalam pertemuan dengan Partai NasDem di kantor partai itu, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (19/11), lembaga antirasywah tersebut menawarkan sistem integritas partai politik.

Dalam pertemuan itu disinggung pula soal korupsi yang kian marak dilakukan pihak eksekutif dan legislatif dari pusat hingga daerah.

Kasus terbaru ialah Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara, Remigo Yolando Berutu, yang terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

"KPK berpendapat pabrik kepala daerah ialah parpol. Kita dapat amanah dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) untuk terus membantu secara nasional memperbaiki kualitas pemimpin," ujar Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko saat berkunjung ke Kantor NasDem.

Rombongan KPK yang datang ke Kantor NasDem diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate dan jajaran pimpinan lainnya.

Dalam paparannya, Sujarnako menilai NasDem ialah salah satu partai yang berpeluang besar menghasilkan para pemimpin. "Salah satu partai yang sektor calon pemimpinnya banyak itu kan NasDem. KPK ingin calon pemimpin yang dihasilkan merupakan yang terbaik," tuturnya.

Menurutnya, KPK memiliki standar integritas parpol. "Itu (sistem integritas parpol) disusun oleh KPK dan LIPI. Ada 100 halaman isinya sistem integritas parpol. Ada term of assessment-nya," jelas Sujanarko. Sistem itu, kata dia, akan diluncurkan pada 4 Desember mendatang.

Dia mengatakan pihaknya akan mendatangi seluruh parpol. "Supaya platformnya samalah. Jadi, siapa pun calon pemimpin, semuanya itu sama," pungkasnya.

Saat menanggapi hal tersebut, Johnny menuturkan NasDem dan KPK berkomitmen untuk terus berkonsolidasi dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif. "Tujuan kita sama, pemberantasan koruspi dan komitmen yang dibangun ialah untuk road map (peta jalan) tata kelola pemerintahan yang baik," pungkas Plate.

Hasil konsolidasi dan diskusi tersebut akan digunakan KPK sebagai materi dalam seminar nasional terkait dengan integritas parpol terhadap pencegahan korupsi.

Menyeluruh

Terkait dengan maraknya korupsi APBD, pakar politik yang juga anggota Tim Penyusun Sistem Integritas Parpol, Syamsuddin Haris, mengatakan mengatasi hal itu harus dimulai dengan memperbaiki sistem pilkada, pemilu, dan khususnya partai politik.

"Kuncinya ada di pembenahan partai politk sebab pasangan calon pasangan calon yang dimajukan dalam pilkada selama ini tidak diseleksi dengan benar karena mengutamakan pihak yang memiliki uang," jelas Syamsuddin saat dihubungi kemarin.

Di tingkat pemerintahan daerah, kata dia, harus dilakukan secara ketat. Selama ini pengawasan hanya mengandalkan sistem internal baik inspektorat dan lainnya. "Ke depan pengawasan kinerja dilakukan oleh lembaga yang independen," ujarnya.

Di tempat terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mendukung agar parpol lebih berintegritas. "Parpol harus berintegritas juga, sebagaimana usulan KPK. Walau tak mudah, harus dicoba setidaknya secara bertahap," tutur Soni.

Sejumlah parpol seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS mendukung revisi UU Parpol untuk mengakomodasi sistem berintegriras parpol seperti yang ditawarkan KPK dan LIPI. (Dro/Pro/Njr/X-4)