BSSN dan Kemendagri Prioritaskan Pengamanan Data Penduduk

BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk mendukung program nasional Kementerian Dalam Negeri. Hal itu terkait pengamanan data kependudukan dan teknologi yang digunakan, termasuk dari sisi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya.

Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan pihaknya d memiliki tugas dan wewenang dalam keamanan siber dan persandian. BSSN siap memberikan dukungan pengamanan pada e-goverment, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta pengamanan teknologi informasi lainnya di dunia siber.

"Ancaman ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak luas, khususnya dalam hal sistem pelayanan publik," ujar Djoko disela-sela acara penandatanganan pembaharuan nota kesepahaman terkait keamanan data kependudukan dari serangan siber, di Kantor BSSN, Jakarta, Senin (19/11). Legalitas itu ditandangani Djoko dan Mendagri Thahjo Kumolo.

Djoko mengemukakan, dalam menjaga keamanan siber dan persandian nasional, BSSN tentu tidak dapat berdiri sendiri. Pun pada pelaksanaannya diperlukan keterlibatan dan kolaborasi dari pelbagai komponen bangsa untuk membangun ekosistem siber yang aman dan kondusif.

Menurut dia, data kependudukan pada KTP elektronik semakin luas digunakan di berbagai bidang, antara lain, bidang pendidikan, kesehatan, pajak, keuangan dan lainnya. Penggunaan data kependudukan itu menunjukkan kepercayaan publik kepada pemerintah semakin meningkat.

Di sisi lain, imbuh dia, kerja sama kedua instansi tersebut juga menyangkut fakta meningkatnya ancaman sber. Hasil monitoring BSSN periode Januari-Juni 2018 menyebutkan adanya serangan siber sebanyak 143,4 juta dan 1.335 laporan pengaduan masyarakat. Jumlah itu diprediksi meningkat jelang perhelatan pesta demokrasi. (OL-6)