Ke DPP NasDem, KPK Bahas Peningkatan Kualitas Calon Pemimpin

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Senin (19/11) yang membahas peningkatan kualitas calon pemimpin.

"Pertemuan ini membahas bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik mengingat banyak kader parpol yang bakal terjun menjadi calon pemimpin," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko di sela-sela kunjungannya ke DPP Partai NasDem.

Baca juga: NasDem: Politik Tanpa Mahar Bentuk Komitmen Pemberantasan Korupsi

Menurut dia, KPK berkeinginan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin baik calon pemimpin yang diangkat, maupun pemimpin yang dipilih. Kedatangannya ke DPP NasDem karena menilai partai ini banyak memiliki kader yang dicalonkan pada Pemilu Legislatif 2019. "KPK itu mendapat amanat dari konvensi PBB untuk terus meningkatkan kualitas calon pemimpin yang diangkat maupun yang dipilih. Lah, otomatis pilar utama pabriknya dari situ adalah partai politik," kata Sujanarko.

Dalam kunjungan tersebut, Sujanarko disambut oleh Sekjen NasDem Johnny G Plate dan Ketua DPP NasDem Taufik Basari. Johnny menyebut, diskusinya dengan KPK tersebut akan berguna untuk seminar nasional mengenai integritas parpol. "Sehingga kepentingan parpol berdiskusi dengan KPK sehingga pemberantasan korupsi bisa efektif di Indonesia. NasDem terus berkontribusi untuk hal ini," ujar Plate.

Menurut dia, pertemuannya dengan KPK bukan untuk pencitraan partainya, melainkan untuk kepentingan bersama bagaimana parpol dan KPK melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Bukan sebagai kesepakatan politik, untuk kepentingan citra, atau untuk kepentingan publisitas saja. Baik itu kepentingan politik maupun kepentingan lembaga KPK. Kami tentu tidak berharap bahwa KPK datang berkunjung ke NasDem untuk kepentingan publisitas saja," jelasnya.

KPK juga tentu berharap datang ke NasDem tidak untuk kepentingan citra partai NasDem. "Tapi kita punya tujuan yang sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dan kesepakatan atau komitmen yang akan dibangun harus betul-betul dengan satu roadmap untuk pencegahan korupsi yang efektif dan tata kelola penyelenggaraaan negara yang juga efektif," ucap Plate. (Ant/OL-6)