KPK Lakukan Gerakan Persuasif ke Parpol

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pendekatan persuasif kepada partai politik (parpol) sebagai tindakan awal pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) yang marak dilakukan para kepala daerah. 

Parpol sebagai institusi resmi penghasil kepala daerah dinilai memiliki tanggung jawab menghasilkan pemimpin yang bersih.

"KPK berpendapat pabrik kepala daerah adalah parpol. Kita dapat amanah dari PBB untuk terus membantu secara nasional memperbaiki kualitas pemimpin," ujar Direktur Pembinaan Jaringan Kerja, Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko saat berkunjung ke Kantor NasDem di Jakarta, Senin (19/11).

Rombongan KPK yang datang ke kantor NasDem diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate. Turut mendampingi Plate antara lain Ketua Badan Hukum NasDem (Bahu) Taufik Basari, Wakil Sekretaris Jenderal OKK Hermawi Taslim, serta Ketua DPP bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan. 

Dalam paparanya, Sujarnako menilai NasDem adalah salah satu partai yang berpeluang besar menghasilkan para pemipin.

"Salah satu partai yang sektor calon pemipinnya banyak itu kan NasDem. KPK ingin calon pemimpin yang dihasilkan merupakan yang terbaik," tuturnya.

Baca juga: Remigo dan Dua Temannya Ditahan di Tempat Berbeda

Menanggapi hal tersebut, Sekjen NasDem, Johnny G Plate, menuturkan NasDem dan KPK berkimitmen untuk terus berkonsolidasi terkait mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif. Hasil konsolidasi dan diskusi tersebut akan digunakan KPK sebagai materi dalam seminar nasional terkait integritas parpol terhadap pencegahan korupsi.

"Tentu NasDem terus berkontribusi untuk hal ini agar gerak dan laju pembangunan bangsa dapat berjalan dengan baik," tutur Johnny.

Johnny melanjutkan, pertemuan NasDem dan KPK diharapkan tidak digunakan untik kepentingan citra politis. NasDem berharap perjuangan bersama antara parpol dan KPK dalam pemberantasan korupsi dapat benar-benar terealisasi.

"Tujuan kita sama, pemberantasna koruspi dan komitmen yang dibangun adalah untuk roadmap tata kelola pemerintahan yang baik," papar Johnny. (OL-3)