Kemendagri Diminta Fokus Awasi dan Bina Daerah Pemekaran

MENANGGAPI tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pakpak Bharat Sumatra Utara Remigo Yolanda Berutu, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Kementerian Dalam Negeri perlu lebih memperhatikan pembinaan dan pengawasan kepada wilayah-wilayah yang baru saja dimekarkan.

Sebagaimana diketahui wilayah Pakpak Bharat Sumatra Utara merupakan salah satu wilayah yang belum lama memekarkan diri. Hal tersebut memunculkan anggapan adanya ketidakmampuan SDM di wilayah baru tersebut sehingga tata pemerintahan tidak transparan dan kredibel yang kemudian memunculkan celah korupsi.

Namun Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng tidak begitu sepakat dengan pandangan tersebut. Menurutnya, berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak memandang apakah wilayah tersebut baru atau lama.

"Semuanya itu merata saat ini, tidak ada polanya apakah wilayah pemekaran atau bukan pemekaran yang terlibat dengan korupsi," tutur Robert saat dihubungi (Minggu (18/11).

Ia mengaku terkejut dengan kabar terkait penangkapan kali ini, sebab menurutnya Bupati Pakpak Bharat juga menjabat sebagai Sekjen APKASI yang merupakan kumpulan dari para Bupati.

"Saya terkejut karena mengenal sosok Bupati ini sebagai sosok yang muda, cerdas, Doktor dari Luar negeri, kok bisa. Saya terus terang kaget tidak disangka sangka. Tetapi memang kita tidak bisa mengasumsikan yang kelihatann bagus di publik juga bersih," tutur Robert.

Lebih lanjut menurut Robert, kasus korupsi ini berkaitan dengan pengerjaan infrastruktur di daerah yang memang perlu ada pembenahan terkait sektor strategis. Terlebih wilayah wilayah baru mekar akan banyak melakukan pembangunan infrastruktur.

Dengan daerah baru cenderung membuka peluang berbagai project baru terkait infrastruktur maka pengawasan dan pembinaan perlu menjadi perhatian khusus. Menurutnya Kemendagri seharusnya menempatkan daerah daerah baru yang merupakan wilayah pemekaran dalam satu kerangka pengawasan khusus.

"Kemendagri seharusnya berfikir ke arah sana dan fokus mengantisipasi hal tersebut, tetapi kenyataannya saat ini lemah sekali koordinasi, pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri yang memperlkukan wilayah pemekaran sama dengan wilayah lainnya yang sudah lebih dulu ada," tutur Robert.

Namun terlepas dari hal tersebut, dalam korupsi melibatkan kekuasaan tidak memandang apakah wilayah tersbeut baru atau tidak. Meski saat ini sudah ada pencegahan dengan menggunakan berbagai instrumen digital seperti e-precurement maupun e-budgeting dan e-planing yang semuanya berbasis elektronik.

"Segala platform digital pada akhirnya semunya hanya merupakan suatu instrumen, hal yang paling penting adalah dari kekuasaan itu sendiri. Jika memang mentalitas dan integritas dari pemegang kekuasaan tidak kuat maka akan tetap korupsi," pungkas Robert. (OL-6)