Dalam Kasus Baiq Nuril, Praktisi Hukum Anggap MA Abaikan Fakta Hukum

KASUS Baiq Nuril Makmun yang dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA) dinilai telah mengabaikan fakta hukum berjalan. Demikian menurut praktisi Hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Susanti.

"Nah mengenai Ibu Nuril, saya melihat MA itu seakan-akan mengabaikan tentang fakta hukum berjalan, kemudian yg kedua dia gak punya kepekaan, padahal sudah ada peraturan Mahkamah Agung soal perempuan yg berhadapan dengan hukum," jelas Bivitri saat ditemui di Upnormal Coffee and Roaster, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (18/11).

Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, namun tidak diindahkan oleh majelis hakim yang memutuskan Baiq Nuril bersalah.

Sebelumnya, Nuril diputuskan terbukti melakukan penyebaran informasi yang menyangkut tindakan kesusilaan karena merekam perilaku mesum Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Ia dinilai melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE 19 Tahun 2016.

"Jadi tidak tepat dikenakan ke ranah UU ITE. Secara esensi kalau dilihat bukan tindak pidana konseptual. Jadi kasus ini memang tidak bisa dilihat hitam putih, harus dilihat konteksnya lebih besar. Ibu Nuril bukan korban satu satunya, dan sudah cukup banyak," kata Bivitri.

Kemudian ia juga mendorong Baiq Nuril melakukan upaya hukum dengan mengoreksi putusan MA tersebut. "Bisa dilakukan peninjauan kembali, atau pengaduan ke komisi yudisial, upaya itu harus dilakukan," ucapnya

Kemudian lanjut Bivitri terkait perlu atau tidaknya amnesti dari presiden, ia mengatakan untuk melihat dari aspek hukum terlebih dahulu. "Jika memang dimungkinkan saya kira bisa saja, sebaiknya kita lihat dari aspek hukumnya dulu. Bahwa eksekutif bisa ikut campur barangkali opsi yang kedua lah. Kita harapkan jangan sampai MA seperti ini lagi." tandasnya. (OL-6)