RI-Malaysia Tingkatkan Keamanan Perbatasan

PERSOALAN keamanan di wilayah perbatasan antara ­Indonesia dan Malaysia perlu segera di­­­se­lesaikan.

Pasalnya, wilayah ter­sebut sangat rawan dan berpo­­tensi untuk dimanfaatkan ­aktor atau para pelaku kejahatan lintasnegara.

Komitmen itu ditegaskan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Ma­­laysia Haji Mohamad bin Sa­bu di sela Sidang Ke-41 General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) 2018 di Kuta, Bali, kemarin.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia dari Pusat Komunikasi Publik Ke­­menterian Pertahanan, Ryami­zard mengemukakan persoalan perbatasan sejatinya membutuh­kan semangat bersama guna mencari solusi yang terbaik.

Selain kejelasan wilayah per­­batasan, sambung dia, isu keamanan juga masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal peningkatan usaha ber­sama kedua negara untuk men­cegah dan mengatasi masa­lah keamanan yang bersifat transnasional.

“Forum GBC Malindo juga mempunyai peran penting untuk mengatasi perpindahan ilegal, termasuk narkoba, pergerakan kelompok teroris, kelompok radikal, dan sebagainya,” ujarnya.

Kinerja forum GBC Malindo yang terus meningkat juga ditunjukkan dari jumlah dan jenis aktivitas di berbagai bidang.

Pres­tasi yang telah dicapai diharapkan menjadi modal ­utama untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bagi kedua negara.

“Manfaat dari kerja sama ini dapat kita rasakan dengan terpeliharanya hubungan antarpemerintah, juga hubungan antarmasyarakat kedua negara yang semakin erat,” papar Ryami­zard.

Sidang GBC Malindo merupakan forum rutin tahunan sebagai salah satu sarana untuk memfa­silitasi dialog kedua negara, khususnya dalam memajukan in­ter­aksi kerja sama di wilayah perbatasan. Sebelumnya, Sidang GBC Malindo Ke-40 dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam sidang tersebut, Menhan RI dan Menhan Malaysia di­dam­pingi delegasi masing-masing. Delegasi Indonesia menyertakan sejumlah pejabat perwakilan da­­ri beberapa instansi terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Nege­ri, Kementerian Hukum dan HAM, Mabes TNI, Polri, Bakamla, Basarnas, dan BIN.

Melalui Sidang GBC Malindo Ke-41 tersebut, kedua negara akan mengevaluasi laporan kemajuan bersama di sejumlah badan di bawah GBC.