1 dari 14 Siswa SMA Setujui Agenda IS

SATU dari 14 siswa SMA berpotensi mengikuti gerakan Negara Islam (IS).

Demikian temuan Setara Institue terhadap persepsi siswa SMA di Jakarta dan Bandung mengenai sifat intoleransi beragama pada 9-19 Maret 2015.

"Penelitian yang melibatkan 684 responden dari 171 sekolah di Jakarta dan Bandung ini menunjukkan 49 siswa atau satu dari 14 siswa setuju dengan agenda IS," ujar Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor, di Jakarta kemarin.

Survei ini berada pada tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan margin of error sebesar 4,7.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani sebelumnya mengatakan sebanyak 75,3% atau 515 responden mengaku tahu IS.

Ketika survei diperdalam, sebanyak 75,2% mengaku tidak setuju, 15,3% menjawab tidak tahu, dan 9,5% mengaku setuju.

"Sebanyak 9,5% atau 1 dari 14 (siswa) setuju, tetapi belum tentu tertarik atau sudah tergabung IS," jelasnya.

Ismail menambahkan, guru sangat penting untuk meredam intoleransi siswa terhadap agama lain.

"Informasi agama yang diterima murid 48% berasal dari guru di sekolah," jelasnya.

Selain guru, kegiatan keagamaan ekstrakulikuler dan internet juga menjadi faktor eksternal yang bisa memengaruhi persepsi siswa.

"Negara perlu melakukan intervensi," tegasnya.

Harus dilawan
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan semua pihak yang terlibat terorisme di Tanah Air mesti dilawan dengan segenap kekuatan hukum.

"Semua teroris itu apabila merusak dan membunuh harus dilawan dengan hukum," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

JK menambahkan polisi dan TNI terus dikerahkan untuk mengatasi organisasi Santoso di Poso.

"Puluhan orang ditembaki Santoso. Masak dibiarin," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko membenarkan pihaknya ikut membantu menangani kelompok radikalis di Indonesia.

Menurutnya, latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Poso, Sulawesi Tengah, yang berlangsung sejak 22 Maret hingga 31 Maret 2015, termasuk upaya melawan IS.

"Saya menduga di Poso, kelompok radikal itu nyaman di sana. Saya khawatir orang-orang yang pergi ke Irak dan Suriah akan pulang dan bermarkas di Poso. Untuk itulah, TNI latihan besar-besaran di sana," ujarnya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Mabes Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga bergerak menghadapi IS.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan pihaknya sudah melakukan permintaan pemblokiran sejumlah situs internet yang mempropagandakan paham IS.

"Namun, Polri belum bisa menjerat pengelola situs karena server situs kebanyakan berada di luar negeri. Kalau di luar negeri bagaimana dikenakan pidananya," ujar Badrodin Haiti seusai rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan.

Menkominfo Rudiantara mengakui sudah ada permintaan memblokir sejumlah situs yang dianggap menyebarkan informasi radikal.

"Jumat saya terima langsung saya minta diproses," tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa menyatakan sebanyak 12 WNI yang dikirim dari Turki oleh Detasemen Khusus 88 kini tinggal di rumah perlindungan Kementerian Sosial.

"Selanjutnya, mereka akan mengikuti proses reintregrasi," ujar dia. (Pol/Wib/P-5)