Jangan Pengaruhi Saksi Meikarta

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menghadirkan lima saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan lima saksi yang dihadirkan itu terdiri atas perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dan perwakilan perusahaan dalam hal ini Lippo Group.

Menurutnya, penyidik mendalami proses pemberian rekomendasi perizinan dari setiap dinas di Pemkab Bekasi dan proses perizinan lanjut­an di Pemprov Jabar. Adapun terhadap pihak swasta, KPK menelusuri perihal sumber uang suap.

“Sampai hari ini (kemarin) sekitar 69 saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan. Mereka terdiri atas 12 pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari Pemkab Bekasi, dan 40 dari pihak Lippo,” ungkap Febri di Jakarta, kemarin.

Selain adanya dugaan backdate (penanggalan mundur) dalam rekomendasi perizinan Meikarta, penyidik menemukan adanya ketidaksinkronan keterangan saksi dari pejabat pemda dan pegawai Lippo Group.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya mengingatkan para saksi agar memberikan keterangan secara benar, juga tidak boleh ada pihak tertentu yang berupaya memengaruhi­ keterangan para saksi.

“KPK mengingatkan adanya ancaman pidana pemberian keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur Pasal 22 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, juga ada ketentuan larangan melakukan perbuatan obstruction of justice di Pasal 21 UU Tipikor,” tandas Febri.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU-Pera Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Selain itu, tiga kepala dinas juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pema­dam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. Kelima orang tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.
Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp13 miliar oleh pengembang.