Modal Sosial Pas-pasan Picu Praktik Korupsi

KOMISIONER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto, mengatakan salah satu penyebab maraknya praktik korupsi adalah kurangnya investasi sosial yang dilakukan oleh para calon kepala daerah.

Bambang mengatakan sebelum para calon kepala daerah terjun ke politik, dengan modal sosial yang pas-pasan menjadikannya mencari cara lain agar diterima oleh publik.

"Harus mengeluarkan biaya banyak biar dikenal oleh publik," kata Bambang pada Seminar Nasional The Habibie Center di Jakarta, Rabu (14/11).

Selain itu, peluang untuk korupsi juga ada ketika pada proses pencalonan menerima aliran dana sebagai modal untuk kampanye dan membayar saksi. "Tentu modalnya banyak. Cari duit kemana-mana. Utang sana-sini. Kalau kalah ya gila," kata Bambang.

Selain itu, setelah menduduki jabatan pun, kepala daerah yang terpilih harus mengembalikan modal yang ia keluarkan selama masa pemilihan.

"Gaji bupati atau gubernur itu paling 5-10 juta. Tentu tidak menutupi pengeluaran. Mungkin di sini celahnya," pungkasnya. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria