Mendagri: Pemimpin Daerah harus Inovatif Lakukan Terobosan

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menegaskan kepada pemimpin daerah harus kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan membangun tata kelola pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikan pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2018 dengan tema 'Melalui Pembekalan Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Nawacita'.

Pembekalan tersebut menurut Tjahjo, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan bangsa dan negara.

"Pemimpin daerah harus kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan membangun tata kelola pemerintahan yang harmonis, efektif, efisien demi percepatan reformasi birokrasi dan pembangunan," kata Tjahjo dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Selasa (13/11).

Kementerian Dalam Negeri, dengan peran strategisnya sebagai poros jalannya pemerintahan nasional dan daerah, mengupayakan peningkatan pelayanan publik/demokrasi dan tegaknya integrasi bangsa.

Untuk mewujudkan cita-cita besar, kata Tjahjo, negara memerlukan pondasi berupa perubahan sikap mental, cara berfikir, dan bertindak terutama bagi setiap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

"Revolusi mental menuju Nawa Cita yang merupakan agenda pemerintah, mari kita sukseskan bersama," ucapnya.

Menurut Tjahjo, Pemerintahan Daerah juga harus memiliki program prioritas sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Pemerintah daerah khususnya harus bisa menentukan skala prioritas dalam membagikan anggaran ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan fokus kepada SKPD prioritas.

"Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan sekaligus tujuan pembangunan nasional perlu sinergi dan konektifitas antardaerah dan meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan daerah," papar Tjahjo.

"Saya juga mengimbau agar saudara sebagai kepala daerah terus melakukan analisis situasional untuk menyikapi isu-isu strategis negara dan bangsa, seperti paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah, bahaya narkoba yang mengancam pembangunan, tindakan korupsi yang masih marak sampai saat ini," sambungnya.

Baca juga: Mendagri: Tidak Ada Satu Partai yang Minta Kepala Daerah dan DPRD untuk Korupsi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Politik Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soemarsono, menuturkan seluruh kebijakan pemerintah semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Otonomi Daerah menurutnya telah menjanjikan kesempurnaan namun ada 3 (tiga) faktor yang menentukan keberhasilan otonomi daerah, yakni faktor regulasi yaitu aturan yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa kepentingan golongan maupun pribadi," jelasnya.

Menurut Soemarsono, faktor kepemimpinan yaitu bagaimana kepala daerah memimpin mengawasi dan mengayomi masyarakat. Hal yang paling penting yaitu faktor tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui penjelasannya Soemarsono menegaskan agar kepala daerah yang baru dilantik dapat segera memahami pembagian urusan pemerintahan daerah, dan penyerapan dana perimbangan DAU dan DAK, serta menyesuaikan perkembangan tekhnologi E-Government (E-Planning, E-Budgeting dan, E-Monev).

“Di sini ada yang kepala daerah untuk dua periode dan ada yang baru pertama kali menduduki kursi kepala daerah. Walaupun tergolong baru kepala daerah harus paham pembagian urusan absolut, pemerintahan umum dan urusan konkuren”, ucapnya.

Terkait banyaknya kasus korupsi, Soemarsono menegaskan kepada kepala daerah untuk berhati-hati pada area rawan korupsi dikarenakan pengawasan sudah jauh lebih ketat. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus sejalan dengan program Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, Soemarsono mengatakan bahwa pembangunan menciptakan hal yang menjanjikan dalam mendorong produktivitas rakyat, dan mewujudkan ekonomi mandiri, serta meningkatakan sumber daya manusia. Namun di setiap pembangunan dihadapi masalah yang tidak akan terhindarkan, yaitu konflik lingkungan. (OL-3)