PDIP Menilai Gugatan Terhadap Bupati Boyolali Berlebihan

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai gugatan yang ditujukan kepada Bupati Boyolali yang dilakukan oleh pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai berlebihan. Sikap Bupati Boyolali Seno Samodro yang hadir dalam aksi unjuk rasa Save Tampang Boyolali yang digelar Forum Boyolali Bermartabat, Minggu (4/11) lalu, menurut Hasto, merupakan sikap yang wajar.

"Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik," ujar Hasto lewat siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (6/11).

Baca juga: Diduga Tidal Netral, Bupati Boyolali Dilaporkan Ke Bawaslu

Untuk diketahui, Seno dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bareskrim Mabes Polri, Senin (5/11) kemarin. Seno dilaporkan oleh Yudha Rohman Renfaan atas dugaan ketidaknetralan kepala daerah yang merugikan Prabowo.

“Dari kasus tersebut, sebaiknya kita mengambil pelajaran tentang pentingnya tata-krama politik dan perlunya bagi pemimpin politik untuk memahami kultur budaya bangsanya sendiri," tandasnya.

Menurut Hasto, gerak cepat masyarakat Boyolali atas pernyataan Prabowo yang dinilai melecehkan martabat dan kehormatan warga Boyolali harus menjadi pelajaran terkait pentingnya pemahaman budaya timur dan tata-krama dalam politik.

Baca juga: Timses Prabowo-Sandi: Pernyataan Bupati Boyolali Wajar Sebagai Kader PDIP

“Apa yang disampaikan Pak Prabowo hanya pas dalam budaya barat. Mungkin karena Pak Prabowo lama hidup di luar negeri sehingga tidak memahami tepo sliro dalam budaya Jawa, ataupun kurang paham budaya Indonesia karena masa kecilnya dibesarkan di negara barat," jelasnya.

Dari peristiwa itu, Hasto mengimbau agar semua pihak dapat mengambil pelajaran soal pentingnya disiplin berbicara dan pemahaman kuktur bangsa di dalam politik. Lebih lanjut kata Hasto, dalam kontestasi politik yang bermartabat, isu terkait perbedaan kelas antara tampang kaya yang bisa masuk hotel, yang dikontraskan dengan lainnya, sebaiknya tidak perlu dilakukan.

“Pemimpin, terlebih calon presiden, seharusnya menampilkan gagasan positif bagaimana menggelorakan harkat dan martabat rakyatnya, sehingga meskipun secara lahir nampak biasa, namun punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Gaya keras pidato Pak Prabowo dengan model kontrasting kelas kaya dengan sebaliknya adalah kemunduran kualitas demokrasi," pungkasnya. (OL-6)