Rakyat Jenuh dengan Politik Gaduh

JANJI politik lima tahunan para legislator agaknya berbeda dengan apa yang dipraktikkan di Senayan.

Bukannya memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjalankan tiga fungsi utama parlemen secara kelembagaan (legislasi, pengawasan, dan anggaran), anggota dewan yang terhormat malah mempertontonkan kegaduhan tak berkesudahan setiap kali masuk masa sidang pascareses.

Menoleh ke belakang ketika masa sidang pertama, DPR RI terbelah.

Ini merupakan dampak pengubuan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, sisa kontestasi pemilihan presiden. Kemudian muncullah DPR tandingan.

Keadaan gaduh tidak jauh berbeda saat masa sidang kedua. Anggota DPR disibukkan dengan kon? ik internal partai politik hingga merembet pada kisruh saat rapat paripurna.

Alhasil, tidak mengherankan kinerja pada legislator cenderung rendah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pekan lalu, ketiga fungsi utama dari dewan (legislasi, pengawasan, dan anggaran) nyata-nyata kurang maksimal.

Disebutkan bahwa fungsi legislasi tidak sesuai dengan target prolegnas, fungsi anggaran masih beraroma transaksi politik, sementara fungsi pengawasan kurang menohok pada pokok-pokok persoalan. Belum lagi soal pengangkatan pejabat publik yang belum ditindaklanjuti. Hingga saat ini, ? t and proper test terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak kunjung dilaksanakan.

Padahal, tidak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk menggaji mereka. Setiap anggota DPR RI periode 2014-2019 memperoleh gaji pokok sebesar Rp16,1 juta per bulan ditambah tunjangan lain-lain, seperti keluarga, listrik, dan kesehatan. Jika ditotal secara keseluruhan berkisar Rp58-60 juta per bulan, belum termasuk dana tambahan untuk reses dan kunjungan kerja.

Kendati banyak kealpaan dari para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi dan tugas prioritasnya.

Namun, patut diapresiasi bahwa pengubuan antarkoalisi di parlemen perlahan mereda dengan kemauan duduk bersama, serta mengesampingkan ego politik masing-masing.

Beberapa revisi undang-undang pun dapat diselesaikan tepat waktu, seperti UU MD3 dan UU Pilkada.

Sebagai wakil rakyat, mereka dipilih melalui pemilihan langsung yang demokratis. Konstituen ialah faktor utama kemenangan, bukan ‘menunggangi’ partai. Tentu rakyat menggantungkan banyak harapan dari para politikus yang duduk di Senayan.

Rakyat lelah saat wajah parlemen terbelah, rakyat jenuh dengan politik gaduh. Sampai kapan politisi di Senayan berdebat sehat untuk sebesar-besarnya konstituen? Seyogianya elite politik yang duduk di parlemen merepresentasikan suara rakyat. (Ind/P-5)