KPK Usut Proses Perizinan Meikarta

KPK kemarin kembali memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tujuh saksi itu diperiksa untuk dua tersangka, yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

“Enam saksi yang diperiksa untuk tersangka Billy, yaitu Kadis BPMPTSP Provinsi Jabar Dadang Mohamad, Kadis Perindag Pemkab Bekasi Rofiq, Kadis Kominfo Pemkab Bekasi Rohim, Kepala BPKAD Pemkab Bekasi Juhandi, Staf Keuangan PT Lippo Cikarang Kristi, dan sekretaris pribadi Toto Bartholomeus, Meida,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Sementara itu, saksi yang diperiksa untuk tersangka Neneng Hassanah, yakni Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi Henry Lincoln.

Selain itu, komisi antirasywah­ juga memanggil sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Nahor, dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

“KPK mendalami alur dan proses perizinan Meikarta dari perspeksif aturan dan prosedur. Lalu, proses rekomendasi tahap pertama dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemkab Bekasi terkait izin Meikarta. Alur dan proses internal Lippo terkait  dengan izin Meikarta. Sumber dana dugaan suap. Terakhir, KPK juga mendalami ada tidaknya perbuatan korporasi dalam perkara tersebut,” ujar Febri.