Wapres: Pemerintah Tak Akan Akui Bendera Tauhid

PEMERINTAH tidak akan mengakui bahwa bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh Banser NU adalah bendera bertuliskan tauhid. Demikian yang diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11).

"Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan," ujar Kalla seperti dilansir Antara di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang.

Kalla mengatakan pengakuan terhadap bendera bertuliskan tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam, sehingga Pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu. "Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak," tambahnya.

Ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan tauhid yang dibakar Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional, karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Pelaku aksi bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu. (Ant/OL-6)