Antisipasi Kasus Pidana, Pekerja Migran Perlu Mendapat Penyuluhan Hukum

KORPS Adhyaksa berharap adanya pembekalan hukum terhadap seluruh pekerja migran asal Indonesia. Tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya pelanggaran pidana ketika mereka melaksanakan tugas di luar negeri.

"Itulah bagi para TKI perlunya diberikan pemahaman, pencerahan, dan penyuluhan. Itu semua sudah dikerjakan oleh atase kejaksaan yang ada di Hong Kong, Arab Saudi maupun Bangkok," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (2/11).

Kasus terbaru menimpa Tuti Tursilawati, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat, yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober lalu. Eksekusi pun dilakukan tanpa lebih dulu memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia.

Baca juga: Moratorium TKI ke Saudi Menguat

Menurut dia, Tuti menghadapi algojo lantaran kejahatannya dianggap terencana atau masuk kategori had gillah, sehingga tidak bisa diampuni oleh raja maupun keluarga korban. Beda dengan kejahatan dengan kategori qisas dan takzir yang bisa mendapat pengampunan.

"Kalau kasus Tuti dianggap sebagai terencana, pembunuhan yang direncanakan dan tidak bisa diampuni menurut hukum mereka. Kejahatan seperti itu tidak bisa diampuni ataupun diubah hukumnya," pungkas dia. (OL-3)