Jokowi Apresiasi Tenaga Kerja Konstruksi

PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi tenaga kerja konstruksi dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di lapangan, kata Presiden, para pekerja ini tak hanya ditantang untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga kerap menghadapi tantangan alam seperti pada pembangunan jalan di Paniai, Papua, pada ketinggian 3.400 meter.

"Saya apresiasi kontribusi para pelaku pekerjaan di lapangan, apalagi di daerah terisolasi. Itu saya acungi jempol," ujarnya pembukaan Pekan Infrastruktur Indonesia dan penyerahan sertifikat tenaga konstruksi di Jakarta Internasional Expo, Jakarta, Rabu (31/10).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kepada semua pengusaha dan pekerja di sektor infrastruktur ini, Presiden juga menyampaikan lima pesan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Pertama, keselamatan kerja, keamanan, dan kenyamanan harus diutamakan.

Pesan kedua berkaitan dengan lingkungan hidup. Infrastruktur yang dibangun tak boleh merusak lingkungan serta harus memenuhi prinsip-prinsip dan prosedur lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur juga kerap membawa perubahan sosio kultural dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pesan Presiden yang ketiga, pembangunan infrastruktur semestinya memperkuat fondasi sosio ekonomi masyarakat, bukan malah merusak. Keempat, perkembangan dan kemajuan teknologi juga perlu diperhatikan. Adapun pesan terakhir berkaitan dengan pembiayaan.

"Tak mungkin semua dibangun pamai APBN. Saya selalu berpesan dan menekankan semua kementerian, harus creative financing. Jangan monoton dan selalu tergantung pada APBN," pesan mantan Wali Kota Solo itu.

Pembangunan infrastruktur bisa menggunakan skema kemitraan pemerintah dan swasta  kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan pembiayaan investasi non-anggaran (PINA). Sejauh ini, tambah Presiden, pembangunan di daerah dengan IRR (internal rate return) rendah, bisa diatasi pemerintah. Sedangkan di wilayah dengan IRR sedang, dikerjakan BUMN dan BUMD. Untuk pembangunan dengan IRR tinggi, semestinya diserahkan pada perusahaan swasta. (OL-6)