Mendagri: Revolusi Mental Jangan Sekedar Berorientasi Proyek

REVOLUSI mental bukan berorientasi pada proyek apalagi sekadar instruksi pemerintah. Revolusi mental harus menjadi gerakan sosial yang hidup di masyarakat Indonesia.

Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Acara Rembuk Nasional Indonesia Bersatu Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018 Hotel Peninsula Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (27/10).

"Tema kegiatan kita pada rembuk nasional Ini adalah Revolusi Mental Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Untuk Indonesia Maju. Revolusi mental bukanlah berorientasi pada proyek atau sekedar instruksi pemerintah tetapi harus menjadi gerakan sosial masyarakat Indonesia," ujar dia.

Menurut dia, menginjak 4 tahun pelaksanaan revolusi mental telah banyak perubahan terjadi antara lain semakin baiknya pelayanan publik, tingkat disiplin ASN dan masyarakat, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan, serta semakin kokohnya NKRI di tengah terpaan berbagai ideologi dunia.

"Perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku haruslah menjadi inti dalam perubahan yang dimaksudkan dalam revolusi mental," cetusnya.

Ia menambahkan, sebagai bangsa besar dan majemuk Indonesia mempunyai kurang lebih 714 suku. Jumlah itu lebih banyak jika dibandingkan dengan Afganistan yang hanya mempunyai 7 suku tapi mengalami konflik suku lebih dari 40 tahun.

"Ini tentunya menjadi tantangan kita kedepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," urainya.

Untuk menangkal dan mengatasi berbagai persoalan yang dapat memecah belah bangsa diperlukan sebuah upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan yang merupakan jati diri bangsa bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita harus bergerak bersama dengan kesadaran yang sama menuju Indonesia yang bersatu, karena Indonesia yang terpecah hanya akan membuat negara ini mudah untuk dikuasai oleh negara lain," terang Tjahjo.

Yang paling penting, sambung dia, hindari ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan isu SARA karena hal tersebut dapat memecah bangsa.

"Dalam konteks pemilihan presiden, mari kita lawan racun demokrasi itu. Yaitu politik uang, kampanye yang mengumbar hasutan, fitnah, menghina, berujar kebencian, bersifat SARA, provokasi," tandasnya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo menambahkan, sesama anak bangsa jangan mau diadu domba.

Ia juga berharap kasus yang saat ini tengah menghangat menyusul peristiwa pembakaran bendera bisa diselesaikan melalui cara-cara rembuk.

"Apalagi ini sesama muslim. Janganlah kita anak bangsa Indonesia mau diadu domba. Nanti yang senang justru mereka yang sedang melakukan praktik adu domba," tegasnya. (OL-4)