Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Partai Harus Tanggung Jawab

PARTAI politik dan masyarakat dinilai menjadi salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas ditangkapnya sejumlah kepala daerah yang korupsi. Sebab, kepala daerah itu diajukan oleh partai dan dipilih oleh masyarakat melalui pilkada.
 
"Kita berharap kondisi ini akan mendorong kesadaran. Yang bertanggung jawab itu pemerintah, masyarakat pemilih, partai, dan lain-lain," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).
 
Akmal meminta semua pihak melakukan upaya untuk menghilangkan dan meminimalisasi praktik korupsi kepala daerah. Tidak terkecuali masyarakat yang punya hak suara. "Kita berharap ada kepedulian, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat. Ini sebagai momentum bersama," katanya.

Baca juga: Mendagri Sedih OTT Kepala Daerah Kembali Terjadi

Cara tanggung jawab masyarakat, kata Akmal, bisa dengan tidak sembarangan dalam memilih calon kepala daerah. Masyarakat harus bisa menelusuri rekam jejak calon kepala daerahnya. "Mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah," kata Akmal.
 
Kasus kepala daerah terjerat korupsi kembali mejadi sorotan. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto.
 
Keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018. (Medcom/OL-6)