Ketua DPR Usul Evaluasi Sistem Pilkada

KETUA DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai seharusnya ada evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mengatakan, sistem pilkada yang langsung dipilih masyarakat membuat para calon kepala daerah membutuhkan biaya politik tinggi untuk kampanye.

Biaya politik tinggi, sambung dia, tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik korupsi. Khususnya oleh kepala daerah yang harus mencari cara agar bisa balik modal dana kampanye.

"Kami sebetulnya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung, pemilihan pilkada langsung gitu mulai dari bupati, walikota, gubernur," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (25/10).

Bamsoet mengatakan, itulah akar masalah kenapa kemudian para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji seperti korupsi. Ia ingin agar pemerintah dan DPR dapat mencari solusi dari kondisi tersebut.

"Jadi menurut saya kita harus cari akar masalahnya. Dari kacamata saya pribadi dan kajian kami di DPR, akar persoalannya ada di pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi," ujar Bamsoet.

Pihaknya mengaku sempat melakukan kajian mengenai korupsi dan kaitannya dengan biaya politik tinggi. Hasil kajian itu mengatakan, jika sistem pilkada langsung oleh rakyat merupakan salah satu akar masalahnya.

"Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai," ujar Bamsoet.

Meski tidak ada jaminan dapat menghilangkan korupsi secara total, ia yakin apabila sistem pilkada diubah, angka korupsi dapat menurun. Minimnya biaya politik akan dapat menghindari benturan kepentingan di akar rumput. "Jadi kesimpulannya kami ingin ada evaluasi," tutur Bamsoet. (OL-6)