Isu Kebohongan dari Rival Jokowi untuk Cari Simpati Publik

TIM Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai isu kebohongan Pemerintah atas janji dan program kerjanya merupakan upaya dari kubu seberang untuk mencari simpati publik.

Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Amin yang juga Politikus Partai Perindo Mohammad Yamin Tawary mengatakan hal ini sengaja dibesar-besarkan karena pihak kompetitor karena tak punya keunggulan yang bisa dikedepankan. "Cuma cari sensasi saja, menyebut 'kebohongan besar' ini supaya dapat simpati rakyat," kata Yamin di Jakarta, Rabu (24/10).

Menurut dia, wajar kalau ada program serta janji Jokowi yang belum terwujud. Sebab, untuk mengurus masalah besar negara ini tak bisa sekaligus, melainkan ada skala prioritas.

"Bedakan antara kebohongan dan belum tercapai. Banyak masalah yang harus diselesaikan, dan tidak mungkin semua serempak. Tapi, banyak juga yang sudah tercapai, jadi bukan kebohongan. Untuk mewujudkan semuanya, Jokowi perlu satu periode lagi. Jadi, semua selesai," tambahnya.

Meski diserang dengan kampanye negatif, Timses Jokowi tampaknya enggan membalasnya. Sebab, dalam proses pesta demokrasi ini, publik juga perlu pendidikan politik. Pendidikan politik yang akan disampaikan pasangan calon Jokowi-Amin adalah dengan menjabarkan kinerja petahana, manfaat program kerjanya serta track record.

"Itu yang penting, bukan cuma isu, fitnah atau menyebar hoaks saja," sambung Yamin.

Isu politik kebohongan ini muncul ketika Jokowi menyebut, pesta demokrasi ini sebaiknya diwarnai dengan adu program dan gagasan, bukan dengan politik kebohongan. "Kita harus hentikan politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri," ujar Jokowi belum lama ini dalam HUT Golkar di Jakarta pada Minggu, 21 Oktober lalu.

Hal inilah yang kemudian disambut oleh tim pesaing Jokowi di Pilpres 2019. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai pernyataan tersebut justru menyindir Jokowi sendiri. Alasannya, banyak janji-janji kampanye Jokowi yang tak selesai selama ia menjabat sebagai Presiden.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahardiansyah menilai iktikad Jokowi atas pernyataannya terkait politik kebohongan adalah sesuatu yang baik. "Karena pilpres ini suasanannya persaingan yang tidak sehat, jadi cara-cara tidak santun dikedepankan. Lalu digoreng lah," kata Trubus.

Ia mengakui, adanya modifikasi data dan informasi yang disampaikan elite-elite dari kedua kubu ini demi persaingan di pilpres. Namun, menurutnya publik tentu sudah semakin cerdas melihatnya.

Sejak dilakukan pemilihan umum pada 2004 lalu, masyarakat mulai mampu mencerna informasi secara dewasa. Jadi, tak terlalu larut dengan berita-berita hoaks serta kabar bohong. "Mereka cenderung selektif dan hati-hati," ungkapnya. (RO/OL-6)