Perbedaan Data Beras Berpotensi Berujung Dugaan Penyalahgunaan Anggaran

PERBEDAAN data produksi produksi beras yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Pertanian (Kementan) berpotensi berujung dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan kementerian yang dipimpin oleh Amran Sulaiman.
 
Pengamat hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (24/10) mengatakan, mengacu pada data yang begitu timpang harusnya menjadi pintu masuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisiatif melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran oleh Kementan.
 
“BPK harus berani mengaudit secara menyeluruh. Selisih datanya begitu jauh dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tukas Suparji.
 
Dan dari hasil audit BPK, menurut Suparji, dapat menjadi pegangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan anggaran. “BPK dan KPK harus saling koordinasi, apalagi sudah terlihat dari awal perbedaan datanya, bahkan seharusnya bisa lebih cepat diusut,” katanya.
 
Ketimpangan data ini terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 yang hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan.

Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Suparji menyebut, BPS adalah pusat data nasional. Sehingga, jelas dia, data yang berbeda terhadap satu subjek dari dua lembaga bisa dikarenakan metodologi yang berbeda. Atau, imbuhnya, ada motif kepentingan di balik angka tersebut.
 
Bagi Suparji, Kementan secara tidak langsung telah mencoreng pemerintahan, terlebih saat ini merupakan tahun politik. Karena, lanjutnya, kekeliruan data Kementan dapat dijadikan bahan untuk menyerang pemerintah.

“Ini soal pangan loh. Ketika rakyat sudah tenang karena ada stok 13 juta ton, ternyata faktanya tidak sebanyak itu, bisa ricuh,” tuturnya. (A-1)