JK: Penyaluran Dana Kelurahan Pakai PP Baru

PEMERINTAH sedang menyiapkan payung hukum terkait penyaluran dana kelurahan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut program itu akan diatur dalam peraturan pemerintah.

"Memang harus dibuat PP yang baru, tapi ini sekarang memang belum bisa, tapi akan diatur bagaimana aturannya, payung hukumnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

JK membantah dana kelurahan dikeluarkan untuk meraup dukungan menjelang Pilpres 2019. Ia mengatakan kubu oposisi selalu menjadikan alasan tahun politik. Padahal, tahun politik terjadi sejak tahun lalu karena gelaran pilkada serentak. "Tiap tahun kita ada tahun politik, terus menerus. Habis itu kan ada Pilkada 2022," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Dana Kelurahan Tidak Dikaitkan Politik

Ia menjelaskan asal usul wacana dana kelurahan ini. Usul itu merupakan permintaan para wali kota se Indonesia karena kondisi kelurahan di daerah berbeda dengan Jakarta.

"Kalau kelurahan Menteng, semua kan pakai air conditioner (AC) kantornya, masa mau dapat duit juga, enggak kan," kata JK.

Namun, ada beberapa kelurahan yang sangat membutuhkan dana untuk operasional. Dana ini dapat digunakan membenahi fasilitas umum yang tak memadai di kelurahan setempat.

"Kalau Anda ke kelurahan Tanjung Priok jalan-jalan di situ becek, selokan tidak jalan, kan butuh juga. Atau kelurahan di Kampung Melayu suka banjir, kan butuh juga, sama dengan desa di mana gitu kan," jelas Kalla. (Medcom/OL-6)