PAN: Dana Kelurahan Sudah Semestinya Diapresiasi

SEKRETARIS Fraksi PAN DPR RI, Yandri Soesanto menilai kebisingan terkait dana kelurahan menurutnya diakibatkan oleh situasi tahun politik dan juga pilpres yang sedang berlangsung. Padahal menurutnya seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena yang diusahakan merupakan kepentingan bagi masyarakat yang mestinya diapresiasi.

"Ribut ini kan karena pilpres, jangan sampai juga dana ini di klaim dana pak Jokowi. Jadi dana ini adalah dana pemerintah dan DPR, kalau DPR tidak setuju tentu tidak bisa juga. Jadi mari kita bangun kedewasaan, ini untuk kepentingan rakyat. Jangan juga salah satu pihak merasa menjadi yang paling berjasa," tutur Yandri di gedung DPR Jakarta, Selasa (23/10).

Dirinya mengutarakan bahwa anggaran tersebut harus menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Meski saat ini dirinya sadari situasi saat ini masih terbatasnya dana dan sumber keuangan masih banyak belum tergali dengan baik.

Namun niatan baik tersebut menurutnya harus di apresiasi. "Saya rasa agak aneh kalau ada yang menolak. Jadi selama payung hukumnya ada, dananya ada pemerintah dan DPR setuju maka saya rasa tidak ada masalah," terang Yandri.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko justru bingung bila memang anggaran ini dikaitkan dengan pilpres. Sebab jika dibandingkan dengan dana desa jumlah suaranya tidak begitu besar, jika hal tersbeut yang dipermasalahkan.

"Kalau berbicara soal dana kelurahan menjelang pemilu, dari segi jumlah, 8200 sekian kelurahan sebetulnya dibanding desa tidak begitu banyak dengan Desa mencapai 74000 dan pengertian kuantitas suara sebetulnya tidak terlalu besar," terang Budiaman.

Menurutnya kebijakan dana kelurahan ini merupakan kelanjutan dari berbagai kebijakan kebijakan pemerintah sebelumnya yang memang sudah pro rakyat. Misalnya kebijakan dana desa, pembagian sertifikat, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, keluarga harapan dan lainnya.

"Apakah semua kebijakan sebelumnya itu dikeluarkan karena ada maksud politik? Ini agak aneh. Karena pemerintah masih berjalan hingga 2019, bukan berarti menjelang pemilu pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan," jelas Budiaman.

Ia pun menegaskan tidak perlu menjadi sebuah perdebatan jika memang hal tersebut akan menguntungkan citra dari pemerintah. Sebab apa yang memang dikerjakan pemerintah adalah suatu hal yang kongkrit untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak perlu dicurigai sebagai motif politik.

"Sementara yang pernah menjanjikan Rp1 miliar satu RW tidak terlaksana saja kita anggap biasa biasa saja. Jadi ini agak kebalik balik," tutur Budiaman.

Politisi PDIP tersebut pun menekankan bahwa adalah suatu hal yang wajar jika pemerintahan Jokowi -JK mengeluarkan suatu kebijakan di tahun akhir pemerintahannya. Dirinya pun menekankan bahwa hal tersebut bukan program dari Jokowi - Ma'ruf Amin tetapi program dari Jokowi - JK sehingga perdebatan terkait hal itu seharusnya sudah selesai. (OL-4)