Polemik Dana Kelurahan, Seskab: Kalau Bagi-bagi Buat Rakyat Masa Gak Boleh

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung menepis tudingan politisasi soal dana kelurahan yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Besaran dana yang diusulkan Rp3 triliun. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke dana alokasi umum (DAU).

Pramono mengaku heran mengapa ada yang mempertanyakan program dana kelurahan tersebut. "Kalau bagi-bagi buat pengusaha yang kaya-kaya, itu yang dilarang. kalau bagi buat rakyat masa ga boleh," tandasnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin(22/10).

Pramono mengatakan dana kelurahan ini berasal dari permintaan para wali kota bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut dia, terkesan ada kesenjangan lantaran desa mendapat dana desa namun kelurahan tidak.

"Desa-desa itu sekarang bisa menerima hampir Rp1 miliar. Desa di Jawa mungkin Rp1 miliar sehingga harus ada keadilan," jelas politisi PDI-P itu.

Meski begitu, Pramono mengakui jika belum ada payung hukum terkait rencana ini. Karena itu saat ini pemerintah sedang mengkajinya. "Ini yang sedang dipelajari. Kalau memang ada payung hukumnya ya kami jalankan. Kami buat dulu," tandasnya.

Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, usulan adanya dana kelurahan sudah ada sejak lama. Namun pemerintah memutuskan program ini baru bisa diuji coba pada tahun depan.

Sementara soal regulasinya, pemerintah punya 2 pilihan yaitu apakah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru atau merevisi regulasi lama, yakni PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

"Kalau padannnya UU Desa kan berarti UU Kelurahan. Kan UU tidak mudah dan terlalu lama. Kita coba PP yang ada," tandasnya.

Ia menjelaskan, fungsi dana kelurahan tidak jauh berbeda dengan dana desa. Sistem yang digunakan pun hampir sama, yakni dengan mentransfer uang tunai ke masing-masing kelurahan. Mardiasmo menegaskan dana kelurahan akan digunakan pemerintah sebagai salah satu upaya memberantas kemiskinan. (OL-4)