Proyek Meikarta Jalan Terus

KOMISI Pemberantasan Korupsi akan bertindak hati-hati dalam penanganan kasus dugaan korupsi Meikarta, terutama terkait dengan kelanjutan megaproyek tersebut. “Kami harus hati-hati, dalam pengertian proyek itu lanjut atau tidak. Jangan lupa, itu pembangunan ekonomi, kebutuhan rumah itu cukup tinggi,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Magelang, Jawa Tengah, kemarin.

Kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan proyek superblok Meikarta tersebut antara lain telah menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka.

Menyinggung pernyataan Denny Indrayana dalam rilisnya yang menyatakan proyek Meikarta tetap berlanjut, Saut mengaku tidak bisa menanggapi lebih lanjut. “Ditunggu saja, sabar saja, tidak boleh menanggapi itu lebih detail.”

Menurut dia, KPK akan mempelajari kembali kasus dugaan suap yang kini berjalan dan kelanjutan proyek fisiknya. “Nanti kita pelajari, memang pembangunan harus jalan. Kemarin kita didebat. Contohnya, kasus Hambalang, ketika kasus itu ramai kemudian berhenti, padahal KPK tidak menghentikannya,” tutur Saut.

Dalam kasus Meikarta, imbuhnya, penyidik KPK akan mempelajari terlebih dahulu secara detail.

“Nanti penyidik yang akan mempelajari apakah memang pidana korporasi dan lain-lain itu bisa diterapkan atau tidak. Jadi, jangan keburu-buru dulu, jangan kesusu, jangan grusa-grusu supaya pembangunan ekonominya jalan, supaya ekonomi bisa muter,” ujarnya.

Isi kekosongan

Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mulai menjalankan tugas pertamanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, kemarin. Penunjukan Eka menyusul kekosongan jabatan yang ditinggalkan Neneng Hasanah Yasin. “Penunjuk-an ini telah berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat),” kata Eka.

Menurutnya, tugas terberatnya ialah mengisi kekosongan tiga posisi kepala dinas yang lowong akibat terjerat kasus suap Meikarta. Mereka ialah kepala dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP), kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR),  serta kepala dinas pemadam kebakaran (damkar).

“Jangan sampai kekosongan ini justru mengganggu penyerapan anggaran. Jadi kemarin (Kamis, 18/10) setelah mendapatkan surat tugas, saya konsultasi dengan Baperjakat dan menunjuk plt.”

Berdasarkan hasil koordinasi, seluruh posisi kepala dinas akan diambil alih para sekretaris yang bertugas di dinas tersebut, yaitu Iman Nugraha (Plt Kepala Dinas PUPR), Zaki Zakaria (Plt Kepala DPMPTSP), dan Titin Komariah (Plt Kepala Dinas Damkar).

Eka mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pada tiga dinas teknis. Ke depannya, ia berharap para plt kepala dinas yang telah ditunjuk dapat segera melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya ingin para plt kepala dinas dapat segera bekerja dengan tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku karena pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti sehari pun,” tandasnya.

Sementara itu, pengembangan proyek Meikarta disebut-sebut menyasar wilayah pinggiran Su-ngai Cibeet, Karawang, yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Sejumlah warga dan aparat desa mengaku puluhan hektare lahan di Kecamatan Telukjambe Barat telah dibeli para cukong tanah.

“Saat ini memang ramai pembelian tanah warga di sini, terutama yang ada di lokasi pinggiran Sungai Cibeet,” ungkap Tonjiri, Sekretaris Desa Mekarmulya, kepada Media Indonesia. Menurutnya, ada lima desa yang belakangan menjadi sasaran para calo tanah, yakni Desa Mulyajaya, Mekarmulya, Parungsari, Karangligar, dan Karangmulya. (Gan/CS/P-2)