Besaran Dana Kelurahan Beda dengan Dana Desa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan besaran Dana Kelurahan akan berbeda dengan Dana Desa. Meskipun belum dipastikan oleh Pemerintah, namun nominalnya dipastikan akan lebih kecil dibandingkan Dana Desa.

"Jumlahnya tentu berbeda dengan jumlah dana desa. Kan luas wilayahnya kecil. Mungkin jumlah penduduknya besar, tapi berbeda masalahnya. Infrastruktur di pedesaan lebih kompleks dan luas. Setidaknya kelurahan ada tambahan subsidi, entah berapa tambahannya itu," papar Tjahjo asat berbincang dengan awak media di Denpasar, Bali, Jumat (19/10).

Menyangkut besarannya, Tjahjo mengatakan hal itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Ia berharap dengan adanya Dana Kelurahan nantinya bisa menunjang pembangunan di tingkat kelurahan.

Tjahjo mengatakan awal mulanya Pemerintah menganggarkan Dana Kelurahan yang rencananya akan berlaku tahun depan berasal dari adanya tuntutan dari para wali kota. Sebagaimana desa yang mendapatkan formulasi anggaran tersendiri, para wali kota berharap ada formula serupa bagi kelurahan.

"Ternyata banyak sejumlah kelurahan yang memang masuk daerah yang memang minim anggaran dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di sebuah kotamadya. Ya menyangkut sarana pra sarananya dan juga fasilitas umumnya," ujar paparnya.

Alhasil, setelah mendapat curhatan dari para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Rabu (25/7) lalu, Presiden Joko Widodo langsung berkoordinasi dengan Menteri Keuangan yang selanjutnya langkah itu didukung pula oleh Komisi II DPR RI.

"Fokusnya untuk meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan di kelurahan dan mampu menunjang kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang tinggal di sebuah kelurahan kan tidak semuanya mampu, ada juga yang sehari-hari sebagai pekerja lepas. Minimal ada sebuah program yang bisa bersumber seperti di Makasar ada Bank Sampah, di tiap-tiap RT/RW itu bisa muncul," pungkasnya. (OL-4)