MA Bentuk 85 Pengadilan Baru

SEJALAN dengan perluasan wilayah dan terbentuknya sejumlah pemerintah baru, dibutuhkan juga kantor kantor pengadilan di daerah baru tersebut, sebagaiana diamanatkan UU setiap pengadilan negeri harus tersedia di setiap ibukota kabupaten dan kota. Untuk itu Mahkamah Agung (MA) akan meresmikan oprasionalisasi 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia.

"Berdasarkan Kepres No 18 tahun 2016 yang dikabulkan untuk mendirikan 85 pengadilan baru, wujud dari kehendak pemerintah dan DPR tentang perluasan wilayah, terbentuknya kabupaten dan kota baru di seluruh Indonesia," terang Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi dalam keterangan persnya di Gedung MA Jakarta, Jumat (19/10).

Dari 85 pengadilan tersebut terdiri dari tiga badan peradilan yakni 30 pengadilan negeri, 50 pengadilan agama dan 3 Mahkamah Syariah, serta 2 pengadilan tata usaha negara. Lokasinya nantinya akan tersebar di seluruh Indonesia dan berada di ibukota kabupaten maupun kotamadya, sedangkan pengadilan tata usaha negara berada di ibukota Provinsi.

Suhadi menjelaskan dalah satu alasan pembuatan pengadilan baru tersebut karena sejumlah daerah memiliki akses yang jauh dari pengadilan terdekat sehingga menyulitkan masyarakat. Suhaadi mengakui pengoprasian pengadilan baru tersebut cenderung lambat jika dibandingkan dengan waktu keluarnya kepres.

Menurutnya ada sejumlah kendala yang menentukan bisa atau tidaknya beroperasinya pengadilan di suatu daerah, pertama persoalan tanah dan gedung pengadilan yang kebanyakan di suport oleh pemda untuk pengadaan tanahnya dan pembangunan gedungnya dari anggaran MA.

Faktor lainnya berkaitan dengan tenaga SDM nya baik itu hakim, tenaga pendukung seperti pejabat struktural, kepanitraan dan bagian administrasi umum dan juga staf lainnya.

Rencananya untuk ceremonial peresmiannya sendiri akan dilaksanakan di wilayah yang cukup terpencil sebagaimana tradisi di MA yang menunjukkan perhatian dan apresiasi pimpinan MA terhadap pengadilan di wilayah plosok dan pulau terluar.

Rencananya peresmiannya akan dilakukan di Melonguane, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Lokasi paling utara di Indonesia timur yang berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Filipina.

Dalam kesematan tersebut Sekretaris Mahkamah Agung. Achmad Setyo Pudjoharsoyo juga menyampaikan terkait sejumlah kendala dan keterbatasan yang saat ini ada di kantor pengadilan baru. Baik itu karena keterbatasan anggaran maupun regulasi dan penyiapan SDM.

Saat ini baru 15 pengadilan yang tanahnya telah berstatus sertifikat atas nama MA, 26 pengadilan lainnya berstatus hibah tanah pemda setempat, sedangkan 26 lainnya masih dalam proses hibah dari pemda. Selain itu ada 15 pengadilan yang berstatus pinjam pakai tanah pemda dan 3 pengadilan sedang dalam proses pengadaan.

Begitu juga untuk prasarana terdapat 68 pengadilan yang gedungnya berstatus pinjam pakai pemda setempat, 11 pengadilan menggunakan aset bagunan dari pengadilan terdekat. 3 pengadilan lainnya bersatus hibah dari pemda setempat, 3 pengadilan berstatus sewa ke pihak lain dan 1 pengadilan berstatus pinjam pakai kementerian lembaga setempat.

Begitu juga dalam hal pemenuhan SDM diakui Setyo tidak mudah, karena SDM hakim saat ini sudah sangat kurang sehingga menempatkan hakim baru di wilayah baru bukan hal yang mudah. Mengingat hakim yang saat ini rata rata sudah hakim tinggi sedangkan tempatnya di wilayah pelosok.

"Sebetulnya tempat baru dan plosok ini merupakan penempatan bagi hakim hakim awal, tetapi karena kebutuhan, hakim yang sudah mulai bergeser kami geser kembali ke tempat tempat baru tersebut untuk mengoprasika pengadilan," terang Setyo

Aparat peradilan yang akan ditempatkan di wilayah baru seluruhnya berjumlah 977 aparatur peradilan yang terdiri dari 283 hakim termasuk ketua dan wakil ketua dan aparatur peradilan lainnya 694. Secara rata rata setidaknya pengadilan baru ini ada 3 - 4 orang hakim.

Diharapkan di awal 2020 para calon hakim baru sebesar 1593 orang akan selesai pendidikan dan akan mengisi ke wilayah wilayah baru tersebut. Sehingga setidaknya sekurang kurangnya 5 hakim dapat tersedia di pengadilan baru tersebut.

Meski begitu untuk anggaran 2019 nanti semua pengadilan yang diresmikan sudah akan fasilitasi pengadilan tersebut dan menyiapkan anggaran untuk mobil dinas dan kendaraan operasional lainnya. Sebab saat ini masih banyak yang berstatus pinjam pakai dari pemda setempat. (OL-4)