Babe, Kode Baru dalam Kasus Suap Meikarta

JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan pihaknya telah menemukan adanya kode baru yang digunakan dalam proses pengurusan perizinan Meikarta. Kode tersebut menambah daftar nama kode yang digunakan oleh para pelaku sebelumnya untuk menyamarkan identitasnya.

"Kami menemukan kode baru dalam proses pengurusan izin Meikarta tersebut, yaitu babe," terang Febri di Jakarta, Rabu (17/10).

Lebih lanjut Febri menjelaskan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut kepada siapa kode tersebut berafiliasi dan apa peranannya dalam kasus suap pengurusan izin Meikarta.

Kode 'Babe' tersebut melengkapi daftar kode sebelumnya yang juga digunakan dalam kasus Meikarta. Sebelumnya para pelaku kasus Meikarta menggunakan kode seperti 'Tina Toon', 'penyanyi', 'melvin', dan 'windu'.

Dari kode kode tersebut KPKbaru mau menjelaskan bahwa kode Tina Toon merujuk kepada salah satu pejabat di Pemkab setingkat Kepala Seksi atau Kepala Bidang. Sedangkan untuk arti kode kode lainnya masih belum mau dijelaskan karena masih dalam proses penyelidikan KPK.

"Ada beberapa kode yang digunakan, kami sudah memecahkan kode tersebut dan belum bisa disampaikan secara rinci saat ini. Intinya nama-nama pejabat di Pemkab yang berinteraksi terkait perizinan dan suap ini, diganti dengan kode-kode tertentu. Kami duga ini bagian dari upaya menyamarkan," papar Febri.

Bagi para pelaku kasus korupsi penggunaan kode kode sandi bukan suatu hal yang baru. Bahkan hampir setiap kasus yang ditangani KPK ada yang menggunakan kode kode sandi. Salah satu tujuannya adalah agar komunikasi mereka tidak mudah diketahui atau terpantau oleh pihak pihak lain, khususnya para aparat penegak hukum.

KPK sendiri selama ini sudah terlatih dan berpengalaman dalam mengungkap penggunaan sandi sandi yang digunakan oleh para pelaku korupsi.

"Jadi, setiap pihak yang terkait di sini punya nama sandi atau nama kode masing-masing, yang kami duga itu sengaja dilakukan agar ketika komunikasi itu terpantau, tidak bisa langsung diketahui siapa yang sedang berkomunikasi dan tentang apa," tutur Febri.

Diketahui kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan di Bekasi dan Surabaya. Hingga akhirnya KPK menjerat 9 tersangka. Mereka adalah Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group, dan dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. Seluruhnya sebagai pemberi suap.

Adapun sebagai tersangka penerima suap, yakni Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng dan anak buahnya Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng melalui para kepala dinas. Lippo Group menjanjikan pemberian fee pengurusan izin sebesar Rp13 miliar.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan. (OL-1)