Kubu Prabowo-Sandi Pertanyakan 31 Juta Data Pemilih ke KPU

TIM Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Indonesia Adil Makmur mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (17/10). Mereka mempertanyakan legalitas 31 juta data pemilih yang diduga belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Kedatangan rombongan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, itu dipimpin oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Hadir pula Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja. Mereka diterima Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU lainnya.

Menurut Muzani, pihaknya ingin meminta konfirmasi dan penjelasan dari KPU terkait adanya kejanggalan setelah Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyebut 31 juta data pemilih belum masuk DPT.

"Buat kami, 31 juta itu bukan angka yang kecil. Sebelumnya DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diperoleh KPU dari Kemendagri angkanya 196 juta kemudian divalidasi menjadi 185 juta. Apakah DP4 masih bisa berubah setelah ditetapkan DPT?," tanya Muzani.

Ia menambahkan, Ketua KPU Arief Budiman dalam perbincangan tertutup itu berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dan siap menyisir data baru dari Kemendagri. Sejauh ini, kata dia, belum ada penjelasan resmi apakah 31 juta data pemilih itu termasuk hasil pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan.

Pihaknya pun kaget mendengar informasi dari KPU perihal data 31 juta pemilih yang belum boleh dibuka dengan alasan berada dalam kondisi rahasia. Informasi itu diperoleh KPU melalui surat edaran dari Kemendagri. (OL-6)