Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Soroti Krisis Etik di KPK

KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti adanya krisis etik di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh beberapa pejabat.

Kasus terakhir yang menjadi sorotan dan sangat disayangkan adalah adanya dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan dua Deputi KPK yaitu Deputi Penindakan KPK Brigadir Jenderal Firli dan Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan. Keduanya diduga telah melakukan pertemuan dengan Mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) pada Mei lalu sementara TGB sedang dalam proses pemeriksaan di KPK.

"Ini sangat kita sesalkan. KPK yang selama ini kita percaya bersama jangan sampai diragukan karena ulah sekelompok orang yang tidak patuh pada kode etik. Dan ini bukan baru terjadi tapi sudah beberapa kejadian sehingga kita serukan sedang ada krisis etik di KPK saat ini yang harus segera ditindak secara tegas," kata Staf Hukum monitoring Peradilan ICW Lalola Ester saat memberikan keterangan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (17/10).

Ia menegaskan ICW mencatat setidaknya dalam rentang waktu 2010-2018 terdapat 19 dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan internal KPK. "Namun sejauh ini KPK tidak tegas melakukan penindakan. Artinya menguap begitu saja. Padahl sebagai lembaga yang menjunjung tinggi integritas sudah sepatutnya ditindak tegas," ungkap Lalola.

Dalam kasus pertemuan dengan TGB tampak pada foto yang beredar luas, Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli tengah bermain tenis bersama TGB dalam acara perpisahan Komando Resor Militer 162 di Mataram. Pada saat ini TGB sedang dalam pemeriksaan KPK terkait penyimoangan divestasi saham Newmont di Nusa Tenggara Barat. Apalagi sebelum menjabat Sebagai Deputi Penindakan Brigjen Firli menjabat sebagai Kapolda NTB. "Artinya ada konflik kepentingan di sana. Dan ini jelas melanggar Peraturan KPK No 7 Tahun 2013 tentang nilai dasar pribadi, kode etik, dan pedoman perilaku KPK yang melarang pegawai KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengn siapa pun yang ada hubungan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani KPK," jelas Lalola.

Pihaknya berharap agar sanksi tegas harus diberikan sehingga marwah KPK yang selama ini sudah dijaga dengan baik dapat terus dijaga. "Jangan sampai juga kepercayaan masyarakat tergadap KPK jadi lemah karena adanya kasus seperti ini," tegas Lalola. (OL-6)